Jaga Stabilitas Harga Ikan, KKP Kembangkan SRG di 10 Wilayah Potensial di 3 Provinsi Ini

Pelaku usaha cukup antusias terhadap kegiatan tersebut, karena momentum pelaksanaan SRG diharapkan akan dapat dilaksanakan bertepatan dengan jadwal pendaratan kapal ikan yang berasal dari wilayah Timur terutama dari WPP 715 dan 718 pada sekitar bulan April, dan aktivitas melaut nelayan akan berkurang selama lebaran.

Untuk percepatan pelaksanaan SRG, pelaku usaha juga berharap pemerintah dapat membantu dalam kemudahan proses kelembagaan SRG, sehingga dapat segera diimplementasikan.

"Selain stabilitas harga, pengembangan SRG ikan di Jawa Tengah ini juga menjadi bagian dari Sistem Logistik Ikan Nasional di sepanjang rantai pasok di koridor logistik," tutup Artati.

Sementara Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas(PLK) Bappebti Kementerian Perdagangan, Widiastuti menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi SRG dengan Ditjen PDSPKP KKP merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan Pengelola Gudang SRG yang profesional dan berkompeten dalam komoditas ikan. Peran serta pengusaha perikanan yang memiliki gudang beku sangatlah diharapkan.

Sebagai informasi, hingga tahun 2021, 12 resi gudang komoditas ikan telah diterbitkan di Sidoarjo, Benoa, Natuna, Tegal dan Probolinggo. Adapun volume barang yang diresigudangkan sebesar 370,5 ton dengan nilai Rp 6.294.912.300,- dan pembiayaan sebesar Rp 2.207.573.490,-.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan tiga program terobosan KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi; pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

Melalui SRG, di sisi nelayan/pembudidaya tidak hanya meningkatkan posisi tawar sebagai produsen, namun di sisi lain juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi pedagang/eksportir, usaha pabrikan/industri bahan baku, usaha pergudangan, lembaga keuangan, dan pemerintah.