Peserta Gagal Tuntut Pembatalan Hasil Tes Perades Blora, Disebut Penuh Kejanggalan

Dyan membeberkan bahwa dirinya sempat curhat langsung ke Gubernur jateng Ganjar Pranowo. Namun dirinya hanya diarahkan untuk langsung bertemu dengan kepala daerah setempat.

Tak hanya itu, bentuk kecurangan lain yang terjadi di desanya juga dibeberkan yaitu terkait nepotisme yang dilakukan panitia maupun Kepala desanya dengan menjadikan keluarganya sendiri mendapatkan formasi perades.

"Saya (gagal) dari formasi Kadus Banyuurip, Desa Japah," beber Dyan, yang mengaku totalnya di desanya tersebut terdapat 6 formasi perades.

Ungkapan senada disampaikan Ami'ul Khasanah, warga Desa Talokwohmojo, Kecamatan Ngawen, diwawancarai banyak awak media saat unjuk rasa berlangsung. Dirinya selaku salah satu perempuan yang terzalimi adanya seleksi perades, juga mengharapkan agar Bupati Blora bisa menemuinya.

"Berharap pak (bertemu Bupati, red). Saya mengharapkan itu kenapa kok bisa naik SK nya disetujui, tanpa adanya pemberitahuan ke saya terlebih dahulu," ungkapnya.

Seperti diketahui, Amiul Khasanah bernasib serupa dengan santrinya almarhum KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen bernama Akhmad Agus Imam Sobirin yang sempat menjadi perhatian publik di tahun 2021. Karena juga terjegal jadi perades pada detik-detik jelang pelantikan.

Padahal seluruh tahapan semuanya telah sukses dilalui hingga mendapat nilai paling unggul dibanding peserta yang lain. Karena ada yang protes, kemudian keduanya sebelum dilantik digagalkan hingga akhirnya mereka jadi korban adanya penyelenggaraan seleksi perades.

Baik Ami'ul Khasanah maupun Akhmad Agus Imam Sobirin hingga saat ini masih berjuang lewat jalur hukum. Semata-mata demi mencari keadilan terkait nasib yang mereka alami.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman saat dihubungi Liputan6.com terkait kabar tersebut mengaku, dirinya siap bertemu dan menjadwalkan waktunya secara khusus demi mendengarkan curhatan mereka.

Hanya saja, bupati yang akrab disapa Gus Arief ini, tidak menginginkan adanya pihak lain kecuali peserta perangkat desa gagal yang ikut dalam pertemuan.

"Ya nanti kita jadwalkan waktunya. Mereka kasih kontak saya biar komunikasi juga, tapi jangan ada pihak lain yang ikut," pungkas salah satu santri jebolan Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Blora ini.

Untuk diketahui, dalam aksi unjuk rasa yang digelar berkali-kali oleh para peserta perades gagal ini belum pernah ditemui Bupati Blora. Tampak aksi unjuk rasa kerap dikawal dan dijembatani oleh LSM Pemantau Keuangan Negara, praktisi hukum, dan lain sebagainya yang turut peduli membantu memperjuangkan nasib mereka.