Ini Usulan Kepala Badan Otorita IKN dari Masyarakat Kaltim

Ibu Kota Baru — Desain Masjid Agung di Ibu Kota Negara (IKN) Baru, Kalimantan Timur. (dok. tangkapan layar Instagram @nyoman_nuarta/https://www.instagram.com/tv/CNMqEsMH8NU/)

Liputan6.com, Samarinda - Setelah Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan pada pertengahan Bulan Januari lalu, kini publik mulai diramaikan dengan wacana calon Kepala Badan Otorita. Sejumlah nama mencuat seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, Tumiyana dan Ridwan Kamil.

Presiden Jokowi sendiri telah menyampaikan kriteria calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yakni berlatar belakang arsitektur dan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Daerah (Barmuda) Anderiy Syachrum menyebut untuk struktur Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Hak Preogratif Presiden berdasarkan amanat UU IKN.

“Kami sepakat kriteria yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa calon Kepala Badan Otorita dari latarbelakang arsitektur dan memiliki pengalaman dalam memimpin daerah, karena hal tersebut merupakan kriteria ideal untuk Kepala Otorita yang akan mengawal Pembangunan IKN,” kata Anderiy, Senin (31/1/2022).

Anderiy berharap, calon wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara berlatar belakang Tokoh Kalimantan. Selain itu, sesuai kriteria presiden, juga memiliki pengalaman dalam memimpin Daerah.

“Hal ini, menurut kami patut di pertimbangkan oleh Presiden Jokowi agar dalam struktur Badan Otorita IKN ada keterwakilan Tokoh Kalimantan, karena Tokoh lokal memahami kondisi sosial, budaya serta lingkungan masyarakat Kalimantan, sehingga dapat mengambil peran penting dalam membantu Kepala Badan Otorita dalam menyukseskan Pembangunan IKN,” papar Anderiy.

Dia menjelaskan, perlu dipahami keinginan ini bukan ego kedaerahan, tapi memang suatu kebutuhan bagi struktur Badan Otorita IKN. Hal ini sebagai upaya menciptakan kolaborasi antara Tokoh Nasional dan Daerah dalam Suksesi Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Salah satu hal yang di khawatirkan masyarakat Kalimantan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah masyarakat Lokal akan jadi penonton. Maka dengan keterwakilan Tokoh Kalimantan dalam struktur IKN juga akan menjadi jawaban dari kekhwatiran tersebut.

“Tentunya kita ingin meletakkan Perpindahan Ibu Kota Negara sebagai titik balik dari kemajuan Indonesia, penting untuk setiap kebijakannya harus dikemas secara baik dan mempertimbangkan segala aspek,” kata Anderiy.

Salah satu aspek terpenting bagi Anderiy adalah aspek keterwakilan Tokoh lokal. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya potensi kritik ataupun riak-riak dari masyarakat lokal dengan dalih tak adanya keterwakilan Tokoh Kalimantan dalam struktur Badan Otorita IKN.

Simak juga video pilihan berikut

UU IKN telah disahkan DPR, Pemerintah menegaskan mega proyek senilai Rp 466 Triliun dimulai tahun ini. Namun, sejumlah pihak justru menilai Pemerintah terlalu memaksakan diri di tengah situasi pandemi dan perekonomian yang merosot.

2 dari 2 halaman

Tiga Nama

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Daerah (DPP Barmuda) Anderiy Syachrum.

Anderiy menyebut, DPP Barmuda yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang berpusat di Kaltim telah merekomendasikan beberapa tokoh Kalimantan yang layak untuk dipertimbangkan Presiden Jokowi sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Nama-nama itu diantaranya Pangeran Khairul Saleh, Hadi Muliadi dan Marthin Billa.

Pertama, papar Anderiy, adalah Pangeran Khairul Saleh. Ia sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, juga sebagai Sultan Banjar. Sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banjar Dua Periode dari Tahun 2005 Hingga 2015.

“Melihat Pengalaman Pangeran Khairul Saleh, beliau sangat layak untuk mengisi struktur badan otorita IKN,” ujarnya.

Kedua, sambung Anderiy, adalah Hadi Muliadi yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim.

“Beliau selama ini memiliki peran penting dalam proses Perpindahan IKN di Kaltim sehingga namanya patut untuk di pertimbangkan untuk mengisi struktur badan otorita IKN,” kata Anderiy.

Terakhir, Marthin Billa yang sekarang menjabat Anggota DPD RI. DPP Barmuda menyebut Marthin memiliki pengalaman sebagai kepala daerah Bupati malinau dua Periode 2001 - 2011, kini ia juga dipercaya sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional.

“Sehingga menurut kami Marthin juga layak untuk menempati posisi strategis dalam struktur badan otorita IKN,” katanya.