Puluhan Warga Binaan di Kerangkeng Rumah Bupati Langkat Pilih Pulang ke Keluarga

Diterangkan Hadi, sejumlah pihak seperti BNN Langkat, BNNP Sumut, dan Dirkrimum Polda Sumut, masih melakukan penyelidikan terkait dugaan penganiayaan sejumlah warga binaan yang mengalami luka lebam. Terkait ijin lokasi rehabilitasi, ternyata belum memiliki legalitas.

"Mereka memang tetap ada di tempat tersebut. Kemudian tempat itu tidak ditutup karena bagi mereka layak," terangnya.

Hadi menyebut, para warga binaan yang menjalani rehabilitasi juga mendapat persetujuan dari pihak keluarga dengan surat perjanjian yang disepakati antara orang tua dan pengurus rehabilitasi.

Namun, para warga binaan tersebut tidak melalui screening ataupun assesment sesuai dengan standar rehabilitasi. Bahkan semua keluarga menolak anaknya dibawa ke panti rehabilitasi sesuai saran dari BNN.

"Karena selama ini mereka tidak dipungut biaya dan dibina sebagai pekerja pabrik olahan kelapa sawit," ujarnya.

Disampaikan Hadi, warga binaan yang beberapa tahun lalu sudah pulih dan sehat, dijadikan pembina sebagai pengawas untuk membina orang-orang yang dititipkan dalam tempo 3 hingga 4 bulan.

"Kalau mereka sudah memiliki keterampilan dipekerjakan di pabrik sawit milik Bupati Langkat. Informasinya mereka tidak mendapat gaji, tapi kebutuhan sandang, makan dan sebagainya, informasinya dipenuhi," tandasnya.

Pihak migran care Indonesia sebelumnya melaporkan temuan adanya dugaan perbudakan modern yang dilakukan Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin terhadap para pekerja.

Mereka ditemukan menghuni ruangan kerangkeng yang berada di belakang halaman rumah pribadi Terbit Rencana. Bahkan, juga ditemukan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap para pekerja.