Ketika Pembangun Jalan Desa Tidak Sesuai Spesifikasi, Kejari Berau Tetapkan Satu Tersangka

Tersangka, sambungnya, sudah melakukan kegiatan serupa di kampung Giring-giring sejak tahun 2018-2020. Metode dan pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama.

Hal ini juga sesuai dengan hasil audit reguler yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Berau, yakni ditemukannya temuan berupa kelebihan pembayaran dan ketidaklengkapan administrasi dalam pengelolaan keuangan Kampung Giring-Giring.

“Dugaan penyimpangan anggaran di Kampung Giring-Giring ini sudah cukup lama berjalan, dan selalu ada temuan. Dan puncaknya di tahun 2020 lalu. Bukan tidak mungkin, kami akan menggali kegiatan di tahun sebelumnya. Namun, yang baru ditemukan baru tahun 2020 ini,” jelasnya.

Sebanyak 47 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk aparat kampung beserta Kepala Kampung Giring-Giring, dan aparat Kecamatan Bidukbiduk yang membidangi ADK dan DD.

Selain itu pihaknya juga menghadirkan 3 saksi ahli dari BPKP dan LKPP, terutama di bidang teknis, maupun bidang perhitungan kerugian negara. Bahkan, pihaknya juga memeriksa pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Berau, serta petugas inspektorat yang saat itu memeriksa kegiatan proyek kampung itu.

Dirinya juga tidak menampik, adanya potensi bertambahnya tersangka di kasus itu.

“Kami menduga, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan ML seorang diri. Ada kemungkinan, pihak lainnya yang juga terlibat. Kami masih mendalami dengan terus melakukan penyelidikan perkara ini,” jelasnya.

Sementara itu, ML sendiri langsung ditahan setelah ditetapkan tersangka pada hari itu juga. ML akan ditahan di Rumah Tahanan Negara  (RUTAN) Kelas II B Tanjung Redeb, selama 20 (dua puluh) hari ke depan. Terhitung mulai 17 Januari 2022 sampai dengan 05 Februari 2022. Sambil menunggu proses lebih lanjut.

“Alasan tersangka ditahan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti. Penahanan itu juga untuk kemudahan dalam proses penyidikan dan termasuk pemeriksaan yang bersangkutan,” tuturnya.

Tidak hanya itu, tersangka juga akan dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.