Buruh di Banten Tolak UMP, Gubernur Wahidin Halim Malah Suruh Pengusaha Cari Pegawai Baru

Demo Buruh di Cilegon — Ratusan buruh di Kota Cilegon, Banten, menggelar yasinan di depan kantor Wali Kota Cilegon menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 13,5 persen, Senin (29/11/2021). (Liputan6.com/ Yandhi Deslatama)

Liputan6.com, Banten - Merespons demo menuntut kenaikan UMP yang masih terjadi di wilayahnya, Gubernur Banten Wahidin Halim, menyuruh pengusaha mencari pegawai baru jika karyawannya tidak sepakat dengan gaji yang sudah ditetapkan pemprov. Menurut Wahidin, masih banyak pencari kerja yang mau digaji antara Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan.

"Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp2,5 juta, Rp4 juta juga masih banyak," kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, di Kota Serang, Senin (6/12/2021).

Mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu membandingkan, relawan vaksinator Covid-19 di Pemprov Banten yang bekerja dari siang hingga malam, hanya digaji Rp2,5 juta.

WH juga tidak ambil pusing jika buruh melakukan mogok kerja yang akan berlangsung sejak 6-8 Desember 2021. Mogok kerja dianggapnya sebagai ekspresi kekecewaan atas kenaikan yang tidak sesuai tuntutan para buruh.

"Biar saja dia mogok, dia mengekspresikan ketidakpuasan. Tenaga vaksin dari pagi sampai malam Rp2,5 juta gajinya," ungkap Wahidin.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sambil membawa bendera kuning, ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Banten Bersatu menggelar aksi di depan kantor Disnaker Kota Tangerang dengan memblokade jalan. Mereka mendesak penjelasan kenaikan upah minimum tahun 2022.

2 dari 3 halaman

Ancaman Mogok Tidak Mempan

Pada 30 November 2021 silam, Wahidin Halim telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten bernomor 561/Kep.282-Huk/2021, mengenai upah minimum kabupaten dan kota di Banten tahun 2022.

Kala itu, buruh berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Banten hingga malam, namun tidak ditemui oleh perwakilan pemerintah.

Wahidin Halim mengaku tidak akan mengubah keputusannya, meski didemo para buruh. Dia akan tetap pada pendiriannya. Lantaran besaran upah yang ditetapkan sudah berdasarkan kajian dan diikuti oleh perwakilan buruh.

"Itu sudah maksimal, karena perintah dari pemerintah, dari PP, udah kita formulasikan sesuai hidup layak, udah di hitung, mereka juga hadir. Kalau kita tidak sesuaikan dengan PP, salah saya sebagai gubernur. Gubernur tidak akan merubah keputusan yang sudah ditetapkan, walau terjadi mogok, sepanjang tidak ada perintah dari presiden," jelasnya.

3 dari 3 halaman