Gubernur Jabar Sahkan UMK 2022, Kota Bekasi Tertinggi dan Banjar Terendah

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan besaran nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) di 27 wilayah di Jabar, Selasa (30/11/2021). Hal itu dituangkan dalam dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmadja melalui keterangan tertulis menyebutkan, penetapan ini tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan. Di antaranya, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat. Serta berita acara dewan pengupahan.

"Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga keputusan gubernur dikeluarkan," ucap Setiawan.

Setiawan menjelaskan, Gubernur Jabar turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini. Karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada peraturan pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.

"Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini di dalam dua tahun. Namun demikian selama dua tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini," ungkapnya.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini