Garut Tetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga 1 April 2022

Bupati Garut Rudy Gunawan tengah melakukan pengecekan kendaraan taktis milik BPBD Garut dalam persiapan kesiagaan bencana di Garut. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut - Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometelorologi mulai 1 November 2021 hingga 1 April 2022 mendatang. Upaya ini dilakukan untuk melindungi warga dari ancaman bencana alam.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan ancaman bencana hidrometeorologi, menjadi ancaman terbesar masyarakat Kabupaten Garut saat ini, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan semua pihak.

“Terutama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) menggerakkan kepada kesadaran mitigasi bencana individual di beberapa daerah rawan bencana,” ujarnya, saat Apel gabungan, di Lapangan Setda Garut, Senin (22/11/2021).

Menurutnya, seiring meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi yang ditandai intensitas dan curah hujan yang tinggi, meningkatkan kekhawatiran bahaya longsor dan banjir di hampir semua wilayah Garut.

“Saya berharap saudara-saudara bisa membuat satu keputusan cepat sampaikan kepada kami sebagaimana mestinya, terutama yang (berpotensi) akan menghambat pergerakan perekonomian,” kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 Desa di wilayah Cilawu Garut kosong dtinggal waganya mengungsi pasca tanah bergerak dan longsor. Pemerintah Kabupaten Garut akan merelokasi warganya.

2 dari 2 halaman

Dari Mana Anggarannya?

Untuk mendukung upaya itu, Rudy memastikan saat ini pemda masih memiliki anggaran belanja tak terduga (BTT) yang bisa digunakan dalam upaya penanganan bencana di masyarakat.

“BTT masih ada, tetapi harus digunakan efektif dan efisien,” ujar dia mengingatkan.

Dalam proses penggunaan dana BTT, Rudy mengintruksi Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Garut, memudahkan pengeluaran anggaran yang akan digunakan dalam penanganan kebencanaan di Garut.

Tidak hanya itu, untuk mengurangi beban ancaman, proses percepatan perbaikan sejumlah infrastruktur transportasi vital seperti irigasi, tembok penahan tanah (TPT) dan lainnya, harus menjadi perhatian pemerintah.

“Lakukan langkah-langkah yang bersifat teknokratik untuk menyelesaikan masalah-masalah kebencanaan,” ujar politikus Gerindra itu mengingatkan.