Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta

Zainal Ibrahim, Anggota Tim JPU KPK mengatakan, dalam memberikan tuntutan ada dua hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, kata dia, ada hal yang meringankan. Di mana, selama persidangan berlangsung, terdakwa berlaku sopan dan merupakan tumpuan keluarga.

Adapun hal-hal yang memberatkan tuntutan, lanjut Zainal, di mana perbuatan terdakwa selaku penyelenggara negara telah bertentangan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi dan perbuatan terdakwa juga mencederai rasa kepercayaan masyarakat sebagaimana ia pernah meraih penghargaan Hatta Award dan semestinya dengan itu ia dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat khususnya di Sulsel agar ikut serta berperan dalam pemberantasan korupsi.

"Jadi ada dua dakwaan telah kita buktikan selama persidangan, yakni adanya dugaan suap dan gratifikasi yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga itu yang menjadi poin tuntutan kami. Terdakwa Nurdin Abdullah bersama-sama dengan Edy Rahmat menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pengusaha yang telah mengerjakan proyek di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel," ucap Zainal.

Menanggapi tuntutan JPU KPK tersebut, Irwan mewakili tim Penasehat Hukum Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah mengatakan pihaknya akan melakukan pembelaan yang nantinya akan dibacakan pada sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan pledoi oleh terdakwa sebagai tanggapan atas tuntutan JPU.

"Tentu kami akan melakukan pembelaan pada sidang selanjutnya. Bagaimana poin-poin pembelaan nantinya akan kami tuangkan dalam dokumen pledoi," terang Irwan.

Diketahui awal perkara dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkup Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020/ 2021 yang menjerat Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah itu terungkap saat tim KPK mengelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di jalan Sultan Hasanuddin terkait dugaan suap, usai menerima laporan pada Jumat 26 Februari 2021 malam.

Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto diketahui kala itu memberikan uang melalui Edy Rahmat, selalu Sekretaris Dinas PUTR Sulsel.

Usai transaksi, tim menangkap Agung Sucipto, saat perjalanan pulang menuju Kabupaten Bulukumba. Edy Rahmat telah diamankan sebelumnya. Dalam proses pengembangan, tim bergerak ke Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Sabtu 27 Februari 2021 dini hari.

Tim selanjutnya menjemput Nurdin Abdullah karena disebut-sebut terlibat kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Dalam operasi tersebut penyidik menyita uang senilai Rp2,5 miliar masing-masing dalam koper senilai Rp2 miliar dan dalam tas ransel senilai Rp500 juta.