Resetting Pejabat, Wali Kota Makassar Incar 3 OPD Bermasalah

Oleh Fauzan pada 23 Sep 2021, 21:51 WIB
Diperbarui 04 Nov 2021, 11:05 WIB
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto (Liputan6.com/Fauzan)
Perbesar
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto (Liputan6.com/Fauzan)

Liputan6.com, Makassar - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto kembali mengeluarkan sinyal untuk mengatur ulang struktur pemerintahannya. Pejabat tiga organisasi perangkat daerah (OPD) pun diincar untuk segera diganti.

Reshuffle ini sebenarnya ditargetkan rampung bulan ini. Tapi, rencana itu ditunda dengan alasan untuk menyesuaikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dan APBD 2022.

“Kalau dilakukan re-setting sekarang akan mengganggu proses pembahasan yang saat ini tengah berlangsung,” kata Danny, Kamis (23/9/2021).

Danny mengungkapkan, ada tiga OPD yang diprioritaskan untuk segera dibenahi ulang. Dia beralasan, OPD tersebut paling banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Utamanya, aspek pelayanan yang belum maksimal.

“Ada yang saya ganti secepatnya karena merusak. Banyak sekali bertumpuk masalah, tapi tidak selesaikan. Pejabat tiga OPD diganti semua,” ujar dia.

Danny menolak membeberkan tiga OPD yang pejabatnya mendesak diganti. Ketiga OPD yang dianggap bermasalah itu, di luar dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Eselon III yang akan diganti. Mandeknya kinerja Pemkot Makassar ada di situ,” imbuh dia.

Sejak menjabat, Danny sudah tiga kali melakukan re-setting. Pertama, dilakukan untuk 16 pejabat eselon II melalui job fit. Kemudian melantik 15 camat. Terakhir, Dannyia melantik 47 pejabat eselon III.

Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Rosnaida mengatakan, OPD yang dievaluasi mempunyai kinerja organisasi yang buruk.

“Banyak program mereka yang tidak berjalan,” beber Rosnaida.

Selain itu, lanjut dia, pelayanan yang mereka lakukan juga kurang maksimal sehingga memicu banyak keluhan masyarakat. Wali Kota menginstruksikan ada evaluasi dan mengganti pejabat yang berkinerja buruk.

“Evaluasinya juga dilihat secara menyeluruh di OPD-nya. Misalnya dilihat dari serapan anggaran. Kalau punya anggaran besar, lalu ternyata serapannya kecil tentu akan dievaluasi,” ujar dia. 

 

Simak juga video pilihan berikut ini:

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya