Mengusut Penyelewengan Dana Covid-19 di Kepulauan Meranti

Sebelumnya dalam kasus ini, penyidik meminta keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dr Misri Hasanto M Kes. Saksi lain dari dinas tersebut juga diminta keterangan.

Dugaan korupsi ini berawal dari laporan masyarakat terkait penyelewengan dana Covid-19 tahun 2020. Yang dilaporkan di antaranya pungutan biaya rapid test dan rapid antigen ilegal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti (Perbup) Nomor 87, rumah sakit umum daerah yang termasuk dalam Badan Layanan Umum Daerah tidak diperkenankan mengambil uang dari rapid anti bodi itu.

Laporan masyarakat ini juga terkait penyimpangan anggaran refocusing Covid-19 di kabupaten termuda di Riau itu. Selanjutnya, juga terkait bantuan dana tidak terduga (BTT) senilai Rp1 miliar tahun 2020/2021 bagi warga terdampak Covid-19.

Berikutnya, terkait pengadaan alat rapid test, belanja perlengkapan medis serta APD senilai Rp1,5 miliar dan masker kain senilai Rp250 juta.