BK DPRD Blora Dalami Tuduhan Jurnalis Terima Suap Ratusan Juta

Tampak depan Kantor DPRD Blora, Jawa Tengah. (Foto: Liputan6.com/ Ahmad Adirin)

Liputan6.com, Blora - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blora angkat bicara terkait sikap salah satu anggota dewan, HM Warsit. Pasalnya, wakil rakyat itu dinilai membuat kegaduhan karena dengan sengaja melontarkan statemen atau menyebarluaskan kabar adanya wartawan yang terima dana ratusan juta rupiah dari salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan setempat.

“Saya sudah membaca statemen Warsit,” ungkap salah satu anggota BK DPRD Kabupaten Blora, Ketut Kunarwo kepada Liputan6.com, Minggu (8/8/2021).

Statemen Warsit itu disebarkan melalui aplikasi WhatsApp (WA) di grup Jaringan Informasi Blora dan Cerita dari Blora, Kamis (5/8/2021). Atas kejadian itu, BK DPRD Kabupaten Blora pun akan melakukan kajian dan mempelajari apa dasar dari sikap wakil rakyat dari fraksi Partai Hanura tersebut.

"Senin saya baru mau bicara (masalah Warsit, red) dengan ketua BK Mas Mujoko," ucap Ketut Kunarwo.

Sehubungan dengan persoalan yang terjadi, Mujoko sendiri ketika dihubungi awak media ini belum merespons. Namun begitu, Ketut Kunarwo menyatakan akan mengumpulkan semua anggota BK DPRD Kabupaten Blora. Tujuannya, agar persoalan tersebut semakin jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan antara insan pers dengan institusi legalitas.

"Kita akan rapat dulu, terus langkahnya pripun, mangke nembe awake dewe melangkah berdasarkan perannya BK," ungkapnya.

Politisi dari fraksi PKB ini mengaku statemen yang dengan sengaja disebarluaskan oleh Warsit itu dinilai belum jelas benar ataupun hoaks. Sehingga perlu dipelajari dengan memanggil semua pihak yang terlibat.

"Ini belum jelas, apakah kejadian itu pak Warsit benar-benar tahu atau gimana kan belum tahu," terang Ketut Kunarwo.

Dia menegaskan, jika publik menghendaki persoalan tersebut dibuka secara transparan, maka akan dilakukan. Alasannya, hal itu bagus agar perkara tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan opini liar di kalangan masyarakat Blora.

"Kalau memang publik menghendaki begitu ya bagusnya diungkap biar jelas, benar tidaknya gitu," tegasnya.

Lebih lanjut, Ketut Kunarwo menyampaikan bahwa keberadaan BK yang beranggotakan tidak lebih dari 5 orang anggota dewan sejauh ini kondisinya masih pasif.

"Sejauh ini belum ada aktivitasnya," katanya.

Terkait persoalan tersebut agar dibuka secara jelas juga didukung oleh wartawan yang tergabung Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bojonegoro. Dimana, AJI mendesak anggota dewan tersebut untuk membuka data siapa penerima dana agar tidak menimbulkan fitnah atau merusak citra insan pers.

"Itu anggota dewan harus bisa membuktikan. Kalau tidak, bisa jadi fitnah yang bisa merusak citra jurnalis di Blora," ungkap Ketua AJI Kota Bojonegoro, Sabtu (7/8/2021).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Aliansi Jurnalis Independen dan LBH Pers, menggelar aksi demo di depan Istana Negara. Mereka menuntut Presiden Jokowi mencabut remisi I Nyoman Susrana, yang membunuh jurnalis Radar Bali.

2 dari 2 halaman

Awal Mencuat

Ketua AJI Kota Bojonegoro, Dedi Mahdi saat berorasi di depan Mapolres Bojonegoro bersama para awak media. (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Pemberitaan sebelumnya, diketahui akun WA diduga anggota DPRD Kabupaten Blora HM Warsit dengan sengaja telah menyebarluaskan kabar adanya oknum wartawan menerima dana dari OPD.

Kabar tersebut dikirim ke grup WA Jaringan Informasi Blora dan Cerita dari Blora pada Kamis, (5/8/2021) pagi. Karena kebanyakan anggota grup berisikan akun dari berbagai latar belakang, tak pelak langsung bikin heboh hingga berlarut-larut.

"Iki lo berita menarik oknum wartawan kondang menerima dana 100 jt dari suatu opd ini baru informasi tapi kalau oknum wartawan jujur hrs berani mengakui yo angkat topi aku," demikan postingan (chat WA) yang dikirimkan Warsit.

Kabar ini menjadi perbincangan hangat. Selanjutnya, sebagian awak media hingga pihak lainnya kemudian mempertanyakan kejelasan isu yang disebarluaskan tersebut karena menyebut-nyebut adanya profesi wartawan.

Menurut Warsit, oknum wartawan yang disebutnya itu ingin mencari-cari dan akan mengadu-ngadu ketentraman Blora. Dia mengindikasi bahwa yang bersangkutan adalah pendatang alias bukan asli kelahiran Blora.

"Indikasi dari pendatang yen wong liyo kon ngaku coba oknum wartawan tsb kon jujur," jelasnya.

Terkait persoalan ini, kata Warsit, terpenting bukanlah para wartawan asli putra daerah. Serta dirinya berharap apabila menyangkut anggaran yang berasal dari APBD harus terbuka.

Lebih lanjut, wakil rakyat ini berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang disampaikannya ke publik. Dia bilang, persoalan ini baru tahap penyelidikan dan pengumpulan data sebelum pihaknya melaporkan ke kejaksaan atau polisi.

"Sebetulnya aku menunggu kejujuran oknumnya, ternyata orangnya tidak jujur. Secara tidak langsung, aku kan udah lapor yang berwajib. Nanti akan saya arahkan oknum dan dan opd nya biar diteruskan ke penyidikan," ucap Warsit.

Ditunggu untuk memberikan penjelasannya secara langsung hingga berita ini ditulis, Warsit belum menampakkan diri untuk menemui sejumlah awak media nasional hingga lokal daerah yang bertugas di wilayah peliputan Kabupaten Blora. Tujuannya, tidak lain dan tidak bukan agar tidak terjadi fitnah antar kalangan wartawan.