Rumah Sakit Nyaris Penuh, Kota Gorontalo Naikan Status Jadi PPKM Level 4

Oleh Arfandi Ibrahim pada 31 Jul 2021, 15:00 WIB
Diperbarui 31 Jul 2021, 15:00 WIB
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berbincang dengan Wali Kota Gorontalo saat meninjau kesiapan RS Otanaha beberapa pekan lalu. Foto: Dok. Kominfo (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)
Perbesar
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berbincang dengan Wali Kota Gorontalo saat meninjau kesiapan RS Otanaha beberapa pekan lalu. Foto: Dok. Kominfo (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Gorontalo - Hanya berselang tiga hari, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Gorontalo naik status menjadi level 4, dari yang sebelumnya level 3. Hal disebabkan adanya tingkat hunian rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di wilayah Kota Gorontalo nyaris penuh

"Sudah 86,4 persen kapasitas tempat tidur terisi dari total 118 tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aloei Saboe," kata Kadis Kesehatan Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman.

"Begitu juga di rumah sakit Otanaha, dari total 37 tempat tidur sudah 27 yang terisi atau 79,4 persen. Sehingga itu penting bagi kita mengaktifkan plan B untuk penambahan gedung baru khusus penanganan Covid-19," bebernya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Respons Gubernur Gorontalo

Mendapat laporan tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie nampak tegas saat memberi arahan ke Wali Kota Gorontalo Marten Taha melalui rapat virtual. Ia meminta Wali Kota serius menindak setiap pelanggaran protokol kesehatan.

"Kalau semua kita melaksanakan penuh rasa tanggung jawab pasti tidak begini kota. Ini kota pusat pemerintahan. Kita gerakkan semua, kami semua siap mendukung tapi pak Wali Kota di depan," kata Rusli.

Ia mencontohkan, masih banyak kasus kerumunan yang belum ditindak. Aparat hingga kecamatan dinilai belum cukup intens melakukan pemantauan dan pembinaan kepada warga baik di pasar tradisional, cafe dan restoran hingga hajatan resepsi pernikahan.

"Khusus kota harus segera action pak Wali Kota. Ini mencekam, mengkhawatirkan. Mohon maaf pak Wali Kota, saya melihat satpol tidak ada. Termasuk camat, lurah, yang ada cuma TNI Polri padahal TNI Polri ini hanya pendukung," imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Gubernur Idris Rahim. Ia menilai rapat semacam ini sudah berulang kali namun implementasi di lapangan masih kurang. Ia berharap ada langkah konkrit dari wali kota yang bisa segera dirasakan dampaknya.

"Kota Gorontalo ini ada 9 Kecamatan dan 50 kelurahan semuanya sudah punya posko. Kita punya aparat. Sehingga kami inginkan ini jadi rapat terakhir dan langsun ada tindakan serius," tutur Wagub.

Wali Kota Gorontalo Marten Taha menyebut, aparaturnya sudah melaksanakan upaya upaya preventif. Sejak Senin pada rapat kemarin, pihaknya sudah mengambil langkah membuat posko di pasar mingguan.

"Sudah ada posko selain sosialisasi masker di situ juga kita lakukan vaksinasi. Kemudian Tempat makan jangan dilihat masih buka, sebab saat ini mereka sudah tidak melayani makan di tempat," katanya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Simak juga video pilihan berikut:

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya