Para Perempuan Cawang Gumilir, Tergusur dan Bertahan di Tengah Ketidakpastian (3)

Liputan6.com, Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru turut andil, dalam mendukung penyelesaian konflik antara warga Cawang Gumilir Kabupaten Musi Rawas Sumsel dengan PT Musi Hutan Persada (MHP). Salah satunya, pernah mengirimkan surat rekomendasi ke KLHK, terkait percepatan penyelesaian konflik tersebut.

Herman Deru mengatakan, permasalahan tersebut memang sudah berlarut-larut. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam, apalagi hutan produksi tersebut merupakan tanah negara yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan diberikan izin ke pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), PT MHP.

“Memang tidak sederhana menyelesaikan itu, tapi kita harus berpihak kepada yang benar. Di sisi lain, masyarakat kita butuh lahan garapan,” ucapnya kepada Liputan6.com.

Hal tersebut akhirnya yang menjadi landasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, untuk mengusulkan penyelesaian konflik tersebut.

Namun Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, tetap akan menjadi mediator dan menunggu keputusan dari KLHK terlebih dahulu.

Sementara menunggu, Herman Deru mengusulkan para warga Cawang Gumilir, agar bisa mengikuti program Membangun Hutan Bersama Rakyat (MHBR).

Ditambahkan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumsel Pandji Tjahjanto, skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) bisa menjadi salah satu rekomendasi, dalam penyelesaian konflik di Cawang Gumilir.

Diakuinya, untuk mengajukan Perhutanan Sosial, memang warga Cawang Gumilir terkendala, karena izin kawasannya masih berada di kawasan PT MHP.

“Padahal (PT MHP) jadi pilot project Perhutanan Sosial. Jika warga sudah mengajukan program Perhutanan Sosial, perlu menelusuri dulu, apa syarat yang kurang. Bisa minta didampingi dari Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) di daerah,” katanya.

Dia pun menyarankan kepada PT MHP, untuk lebih meningkatkan kepekaan, dalam penyelesaian konflik ini. Dan untuk warga Cawang Gumilir Musi Rawas, lanjut Pantji, tidak bisa memaksakan, jika memang hasilnya pengajuan Perhutanan Sosial tidak bisa dilakukan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: