Di Tengah Pandemi, DPRD Gunungkidul Sepakat Bentuk 2 OPD Baru

Oleh Hendro pada 15 Jul 2021, 05:00 WIB
Diperbarui 15 Jul 2021, 05:00 WIB
Rapat Paripurna DPRD Gunungkidul
Perbesar
penambahan organisasi baru tersebut akan berdampak secara langsung pada penambahan beban anggaran karena akan menambah biaya gaji dan biaya lain. kondisi pandemi covid-19 membutuhkan banyak alokasi anggaran yang lebih urgen.

Liputan6.com, Gunungkidul - Diwarnai aksi walk out, rapat paripurna yang digelar DPRD Gunungkidul dalam agenda Persetujuan Rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Gunungkidul No.7 tahun 200,6 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah akhirnya disepakati dilaksanakan. Dalam rapat yang digelar Senin (12/7/2021), di samping Fraksi PDIP yang walk out, 54 persen fraksi yang ada di DPRD Gunungkidul sepakat pembentukan 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, sementara 44 persen tidak setuju.

Ketua DPRD Gunungkidul yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan, Endah Kuntariningsih mengatakan bahwa WO ini dilakukan karena PDIP mengedepankan nalar dnan logika untuk mementingkan kepentingan masyarakat luas. Di mana kondisi sekarang yang baru dilanda pandemi Covid-19, bukan suatu yang penting menambah dinas baru. 

"Yang pasti penambahan organisasi baru tersebut akan berdampak secara langsung pada penambahan beban anggaran karena akan menambah biaya gaji dan biaya lain," kata Endah, Selasa (12/7/2021). 

Endah menuturkan di sisi lain, kondisi pandemi Covid-19 membutuhkan banyak alokasi anggaran yang lebih urgen, baik untuk tahun 2021 ini maupun tahun 2022 bahkan hingga 2023 untuk proses pemulihan dampak. 

"Pada raperda ini direncanakan adanya pembentukan dinas baru, dan pada sisi lain dilakukan penggabungan dinas. Dalam hal akan dilakukan pembentukan Dinas Peternakan," tuturnya. 

Terhadap pemisahan urusan perternakan menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Endah menegaskan sangat mendukung dan menyetujui itu, karena dinas tersebut diharapkan mampu menangani permasalahan yang dihadapi petani dan peternak di Gunungkidul, seperti penyakit antraks misalnya. 

Selain itu, dengan dinas ini diharapkan kesejahteraan petani dan peternak akan meningkat karena diperhatikan lebih intens. Dengan adanya Covid-19 yang menurunkan kesejahteraan 'wong cilik', maka dinas ini diharapkan mampu hadir memberi solusi pada sektor peternakan.  

"Dinas ini diharapakan mampu menjadikan Gunungkidul kembali sebagai lumbung ternak DIY," turunya. 

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

FPDIP Menolak

Endah Menambahkan, Khusus untuk pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga, pada hakekatnya Fraksi PDIP tak menolak untuk dibentuk, namun momentumnya tidak tepat. Adanya pandemi Covid-19, kondisi masyarakat pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara nyata pada posisi memburuk pada tahun ini dan dampakmya masih akan dirasakan warga Gunungkidul Khususnya banyak pada tahun 2022.  

"Pada konsisi ini diperlukan sense of crisis (Situasi krisis) dari kita semua, bukan justru menambah jabatan di pemda Gunungkidul," jelas Endah.  

Menurutnya akan sangat kontraproduktif, ketika kondisi krisis justru pihak pemda menambah struktur organisasi baru (Dinas) yang tidak langsung membantu masyarakat mengatasi dampak Covid-19. Dinas Pendidikan dan Olahraga akan tepat dibentuk kalau kondisi sudah normal.  

Secara politik dan etika publik, rencana penambahan Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut dirasa tidak tepat. Terlebih, Sekarang hingga tahun depan masih difokuskan dalam hal mengatasi dampak Covid-19. 

"Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam situasi ini tidak mencerminkan adanya kepekaan atas situasi krisis," tegasnya. 

Fraksi PDIP bersikap, Dinas Pemuda dan Olahraga akan lebih tepat dibentuk kalau kondisi sudah normal maupun sudah membaik. Untuk tahun ini dan tahun 2022 yang akan datang, lebih baik energi fiskal daerah (APBD) difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.  

"Pilihan sikap WO ini sebagai pertanggungjawaban dan komitmen kami bahwa kami ini tetap partainya wong cilik. Partai yang memprioritaskan kepentingan umum, daripada kepentingan individu untuk suatu jabatan, yang ujungnya menambah beban APBD," kata Endah. 

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Sangat Urgen

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, Heri Nugroho mengatakan, pihaknya menghormati sikap politik Fraksi PDIP karena dianggapnya sebagai bagian dari demokrasi. Heri menyebut bahwa partai Golkar mendukung dibentuknya Dinas baru di Gunungkidul. 

"Sebagai partai pengusung bupati dan wakil bupati terpilih, sejak awal sudah menjadi bagian dari rencana bupati pembentukan dinas tersebut," kata Heri. 

Heri menyebut bahwa penambahan Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut sangat penting kerena saat ini belum maksimal dalam pengelolaannya. Terlebih, Pemuda dan Olahraga sendiri masih menjadi bidang di Dinas Pendidikan Gunungkidul. 

"Ini bukan keinginan, tapi ini kebutuhan. Perlu digarisbawahi hal tersebut," ungkap Heri. 

Dalam rapat paripurna tersebut, Heri mengatakan, sebagian ada yang setuju terbentuknya dinas baru tersebut agar lebih fokus. Namun, untuk waktunya sendiri banyak yang menyarankan untuk direalisasikan dalam 3 tahun ke depan. 

"Apa karena pandemi terus Dinas Peternakan boleh berdiri tapi Dinas Pemuda dan Olahraga ditunda," katanya. 

Heri tak menampik bahwa Partai Golkar mendukung penanganan Covid-19 yang sekarang ini mengalami lonjakan hingga kurangnya tenaga kesehatan. Namun, penataan kelembagaan di Gunungkidul juga dirasa penting dalam rangka peningkatan program kegiatan masyarakat.  

"Kemarin DPRD dan bupati sudah menyetujui bersama, setelah itu bagaimana nanti bupati membuat kajian kapan dinas baru itu akan didirikan," tuturnya. 

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

FPAN Mendukung

Sementara Sekretaris Fraksi PAN, Sugeng Nurmanto menambahkan FPAN mendukung usulan Pemda Gunungkidul dalam Perubahan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Perda nomer 7 tahun 2016 selama ini. Dalam draf Raperda Perubahan Perda nomer 7 tahun 2016, di antaranya ada wacana pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan type B dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan type A.  

"Urusan Pemuda dan Olahraga dipisah dari urusan Pendidikan, sedang urusan Peternakan dipisah dari urusan Pertanian. Terkait wacana tersebut, Fraksi PAN sangat mendukung," kata Sugeng.  

Terkait Pemuda dan Olahraga, Sugeng memandang peran dan fungsi pemuda yang sangat strategis perlu mendapat penanganan yang lebih fokus oleh Dinas tersendiri sehingga potensi pemuda, kesadarannya, pemberdayaannya dan pengembangannya terbangun secara baik.  

"Pemuda identik dengan ide kreatif, jiwa semangat besar, dinamis dan terdidik, sehingga diharapkan mampu menjadi pilar pembangunan apalagi jumlah pemuda di Gunungkidul 20,72 persen dari jumlah penduduk," ujar dia.  

Sementara terhadap pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diharapkan pengembangan potensi peternakan yang ada di Gunungkidul, baik sisi produksinya maupun kualitas kesehatan hewan mendapat akselerasi yang memadai.  

"Fraksi PAN dukung pembentukan Dinas Peternakan. Kesejahteraan para pelaku peternakan insya Allah semakin bagus," tambahnya. 

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Respons Pengamatn Pendidikan

Slamet, Pengamat Pendidikan Gunungkidul mengatakan, pembentukan dinas baru bukan serta merta direncanakan lalu didirikan. Hal ini juga harus dikaji tentang anggaran, SDM, maupun sarana pendukung lainnya agar tepat sasaran dan peruntukanya. 

"Bikin dinas baru itu bukan seperti bikin organinsasi. Menyamakan kebutuhan langsung jalan," kata Slamet. 

Saat ini, menurut Slamet, Dunia termasuk juga Indonesia sedang terfokus pada pendemi covid-19. Terlebih, anggaran program baik dari APBN maupun APBD diarahkan ke penanggulangan dan penanganan dalam masa PPKM darurat sekarang ini. 

"Kita ini lagi krisis kesehatan, jadi alangkah baiknya jika yang sudah ada sekarang ini dimaksimalkan dulu. Dinas Pemuda dan Olahraga itu perlu, tapi belum begitu penting untuk saat ini," ujarnya. 

Slamet mencontohkan dan Bantuan sekolah sekarang ini yang berasal dari APBD dalam 2 tahun ini ditiadakan. Hal ini karena anggaran daerah dialihkan ke penanganan covid-19. Terlebih, aktivitas sekolah lebih banyak menggunakan metode daring. 

Selebihnya, Dinas Pendidikan Gunungkidul sekarang hanya menggunakan anggaran BOS untuk TK, SD, dan SMP dari APBN. Sedangkan untuk sekolah ditingkat SMA seluruhnya dibebankan di APBD Propinsi. Hal ini dikarenakan PAD Gunungkidul melorot akibat pendemi Covid-19. 

"Seharusnya sabar dulu, cari sisi kebutuhan untuk pemulihan atau menunggu momentum yang tepat kalau mau membuat dinas baru," ulas Slamet. 

Slamet berharap, agar pembuatan dinas baru ini dikaji ulang dari mulai kemampuan daerah dan regulasi. Selain itu, dengan rencana tersebut dapat menciderai aspirasi warga yang sekarang membutuhkan solusi dalam bertahan di masa pandemi Covid-19. 

"Semoga ini bukan syahwat politik, tetepi ini murni dari kebutuhan untuk pembangunan Gunungkidul yang lebih baik," kata Slamet.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Simak juga video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya