Sukses

PPKM Darurat Belum Memuaskan, Jabar Tingkatkan Penyekatan dan Penindakan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jabar belum memuaskan.

Liputan6.com, Bandung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jabar belum memuaskan. Pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang dimulai sejak 3 Juli 2021 ini, masih menunjukkan pergerakan warga cukup tinggi.

Sehingga, pihak Pemprov Jabar akan meningkatkan pola penyekatan lalu lintas dan penegakan kedisiplinan.

Emil, sapaan Ridwan Kamil, menyatakan, PPKM darurat yang menargetkan bisa menurunkan pergerakan warga hingga 30 persen, baru bisa menurunkan hingga 17 persen.

"Progres pelaksanaan PPKM darurat di Jawa Barat masih belum memuaskan. Target penurunan mobilitas warga di Jawa Barat harus menurun 30 persen ini masih di angka 17 persen," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (6/7/2021).

Melihat kondisi tersebut, Emil telah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 di Jabar agar pelaksanaan PPKM darurat lebih ditegakkan dalam pengawasan dan penindakan.

"Jadi tadi kita sudah koordinasi dalam dua hari ke depan akan banyak penyekatan dan penindakan termasuk tipiring di jalanan akan dilaksanakan untuk mengurangi mobilitas yang masih 17 persen pengurangannya untuk menuju 30 persen," ungkapnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Edukasi Sektor Kritikal dan Esensial

Emil menjelaskan penyebab masih tingginya persentase mobilitas warga dipicu belum meratanya pemahaman sektor kritikal dan esensial. Di mana masyarakat masih menganggap sektor mereka bekerja tidak melanggar aturan.

"Masih ada kerancuan sektor kritikal esensial, jadi nanti kita akan lakukan edukasi lagi agar masyarakat jelas definisi kritikal dan esensial," kata dia.

Selain itu, Emil mengungkapkan bahwa sejumlah industri masih belum menerapkan sistem bekerja dari rumah atau WFH. Bahkan masih ada industri yang mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menyiapkan satgas Covid-19.

"Ada dua yang teridentifikasi, kesatu tidak punya satgas covid. Sehingga banyak mereka yang kena covid karyawannya hanya dipulangkan tidak diurus akhirnya menimbulkan klaster keluarga. Kedua, mereka tetap buka walaupun tidak masuk industri yang kritikal dan esensial. Tim dari polisi besok lusa melakukan razia-razia ke industri juga," ujarnya.

Untuk memenuhi target yang ditetapkan, Emil menyatakan Pemprov Jabar bersama TNI/Polri akan terus mengevaluasi kinerja selama tiga hari. "Kita akan lakukan rapat koordinasi seperti tadi kalau ada urgensi kita laksanakan bisa tiga hari sekali," kata Emil.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.