Terlibat Kasus Korupsi Proyek GORR, Mantan Kepala BPN Gorontalo Ditahan

Oleh Arfandi Ibrahim pada 15 Jun 2021, 17:00 WIB
Diperbarui 15 Jun 2021, 17:54 WIB
Gabriel Triwibawa Mantan Kepala BPN Gorontalo saat berada di dalam mobil tahanan (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)
Perbesar
Gabriel Triwibawa Mantan Kepala BPN Gorontalo saat berada di dalam mobil tahanan (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Gorontalo - Setelah sempat mangkir pada pemanggilan pertama, Gabriel Triwibawa akhirnya resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Limboto (Kejari). Gabriel diduga kuat terlibat kasus korupsi pembebasan lahan proyek jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) atau jalan lingkar luar Gorontalo.

Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo tersebut, kala itu merupakan Ketua Pelaksana pengadaan lahan GORR yang menjadi Proyek Strategis Nasional.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, Mohammad Kasad mengungkapkan, tersangka Gabriel berperan sebagai ketua tim pengadaan tanah dalam pembebasan lahan pembangunan jalan GORR.

"Hari ini penuntut umum telah menerima tersangka dan barang bukti serta melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari ke depan," kata M Kasad.

 

Alur Pelanggaran

Kasad menjelaskan, Gabriel selaku Kepala BPN tidak meneliti perlengkapan dokumen perencanaan kala itu. Antara lain, kelengkapan dokumen permohonan pengajuan pengadaan barang dan tanah, dokumen perencanaan, serta data awal pihak yang berhak.

"Yang bersangkutan kala itu tetap memerintahkan satuan tugas untuk melakukan pengukuran dan inventaris tanah, yang seharusnya tidak boleh," ungkapnya.

"Ia tetap melakukannya dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan kelengkapan secara formalitas terhadap berkas tersebut," jelasnya.

 

 

 

Ancaman 20 Tahun Penjara

Ia menambahkan, Gabriel diduga kuat membuat kesalahan yang cukup fatal. Ada berkas yang tidak lengkap namun olehnya tidak diperiksa secara teliti dan seperti dibuat tidak ada kesalahan.

"Berkas itu dibuat seolah-olah lengkap, itu salah satu kesalahan yang dilakukan bersangkutan," ungkapnya.

Kasad menyampaikan, akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sesuai hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian lebih sebesar Rp43,3 miliar.

"Pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 dan pasal 3 UUD Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara," Kasad menandaskan.

Simak juga video pilihan berikut:

Lanjutkan Membaca ↓