Tokoh Masyarakat Poso Desak Presiden Terbitkan Kepres Percepatan Pemulihan Keamanan

Oleh Heri Susanto pada 05 Jun 2021, 21:00 WIB
Diperbarui 05 Jun 2021, 21:00 WIB
tokoh masyarakat poso
Perbesar
Dua tokoh masyarakat Poso, Ustad Adnan Arsal dan Pendeta Damanik saat menjelaskan kepada jurnalis perihal aspirasi mereka untuk pemulihan keamanan di Poso, Rabu (2/6/2021). (Foto: Heri Susanto/ Liputan6.com).

Liputan6.com, Palu - Tokoh Masyarakat Kabupaten Poso meminta Presiden Jokowi menerbitkan Kepres maupun Inpres untuk percepatan penanganan keamanan secara komprehensif di kabupaten yang masih tetap didera gangguan keamanan walau dengan Operasi Madago Raya.

Hal tersebut menjadi kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara tokoh masyarakat, agama, Pemkab Poso, Kapolda Sulteng, Danrem 132 Tadulako, serta DPRD Sulawesi Tengah terkait keamanan dan Operasi Madago Raya yang digelar pada Rabu (2/6/2021).

Ustad Adnan Arsal, tokoh masyarakat Poso, menilai adanya Keputusan Presiden (Kepres) ataupun Instruksi Presiden (Inpres) bisa mempercepat pemulihan keamanan di kabupaten yang bertetangga dengan Parigi Moutong itu.

“Kami ingin ada penanganan secara khusus melalui solusi itu. Sebab masalah keamanan di Poso juga berkaitan dengan dengan kesejahteraan, pembangunan, dan perlindungan keamanan daerah. semua lembaga negara harus terlibat,” Ustad Adnan Arsal mengatakan saat jumpa pers usai RDP di Gedung DPRD Sulteng, Rabu (2/6/2021).

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Bukan Konflik Antaragama

Tokoh masyarakat Poso lainnya, Pendeta Damanik, bahkan berharap presiden Jokowi mau mengunjungi dan berdialog langsung dengan masyarakat di Kabupaten Poso.

“Selain mendukung Operasi Madago Raya, kami juga sepakat mengharapkan perhatian yang kuat dari presiden. Masalah Poso bukan lagi konflik antaragama,” pendeta Damanik menegaskan.

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, mengungkapkan, setelah RDP tersebut. Pihaknya akan menemui presiden untuk menyampaikan langsung aspirasi tokoh masyarakat Poso.

Dia menilai aspirasi dari tokoh masyarakat itu penting untuk ditanggapi kepala negara sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk Poso yang damai dan terbebas dari aksi-aksi teror seperti yang dilakukan kelompok MIT selama ini.

“Karena kami melihat gangguan keamanan di Poso ini sudah 20 tahun terjadi. Tentu kalau ditangani dengan pendekatan bersenjata akan sulit. Butuh penanganan yang komprehensif,” kata Muharram, memungkasi jumpa pers.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓