Kejati Banten Didesak Periksa Gubernur Banten Perihal Korupsi Hibah Ponpes

Desakan juga muncul dari Ade Irawan, mantan pegiat ICW yang kini menjadi Direktur Visi Intergitas ini meminta aparat penegak hukum tidak takut memeriksa dan menetapkan tersangka korupsi, jika memang ada petinggi Banten yang terlibat. Jika tidak diseriusi, maka korupsi akan selamanya ada di Banten.

"Jangan cuma ramai (berita) nya aja, tapi penuntasannya harus selesai. Kalau tidak selesai akan jadi preseden buruk dan enggak ada efek jera. Kalau enggak ada efek jera, bisa terjadi lagi dan yang jadi korban masyarakat," kata Ade Irawan, di tempat yang sama, Sabtu (29/05/2021).

Korupsi di tengah bencana seperti pandemi Covid-19 rawan terjadi, karena semua ingin bergerak cepat dan kerap kali mengangkangi peraturan yang ada. Ini juga imbas dari lemahnya pengawasan DPRD Banten, yang dianggap Ade, tidak berperan aktif.

"Mestinya berfungsi, legislatif punya fungsi pengawasan, mereka bisa periksa itu," ujarnya.

Jika aktor intelektual korupsi masker terungkap, maka bisa dikenakan hukuman mati. Lantaran melakukan korupsi Rp1,680 miliar di tengah bencana nonalam alias pandemi Covid-19.

"Undang-undang (UU) anti korupsi kita memungkinkan untuk hukuman yang sangat berat, bahkan sampai hukuman mati," dia menjelaskan.

Menurut Agus Setiawan, kuasa hukum Wahidin Halim, kliennya akan hadir jika keterangannya diperlukan oleh Kejati Banten, untuk membongkar kasus korupsi hibah dan masker.

Mantan Ketua DPW PPP Banten ini juga meyakini kejaksaan bekerja secara profesional dan tidak bisa ditekan, atau dipengaruhi oleh siapapun.

"Kejati pasti profesional. Dari seluruh keterangan dan bukti-bukti yang dikumpulkan selama ini, pasti tahu dimana kekuranganya dan bagaimana melengkapinya. Tugas setiap warganegara adalah memenuhi segala panggilan untuk menjadi saksi," ujar Agus Setiawan, melalui pesan elektroniknya, Sabtu (29/05/2021).