Larangan Mudik, Cek 58 Titik Penyekatan Polda Riau

Sedangkan untuk perbatasan dengan wilayah Sumatera Barat, Polres Kampar dan Polres Kuantan Singingi masing masing mendirikan 1 pos. Pos ini ada di Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar dan di Jalur Lintas Sumbar Riau di Desa Kasang Kuantan Mudik.

"Berikutnya Polres Dumai melakukan penyekatan di jalur udara di bandara Sri Junjungan Dumai dan Polres Kepulauan Meranti mendirikan pos di Pelabuhan Tanjung Samak Kecamatan Rangsang," Agung mengungkapkan.

Sementara, penyekatan antar kabupaten dilakukan seluruh Polres jajaran berjumlah 49 titik. Yakni, lima titik di Pekanbaru, 10 titik di Bengkalis, delapan titik di Indragiri Hulu, enam titik di Dumai, lima titik di Siak, empat titik di Rokan Hulu, tiga titik di Kampar, tiga titik di Pelalawan, dua titik di Kuantan Singingi, dua titik di Meranti dan satu titik di Rokan Hilir.

Agung menyebut penyekatan dibagi menjadi tiga masa yaitu masa pengetatan mudik pra yang berlangsung tanggal 22 April hingga 5 Mei. Berikutnya masa peniadaan mudik yaitu tanggal 6 hingga 17 Mei dan masa pengetatan pascamudik dari 18 hingga 25 Mei.

Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Sunarto mengatakan, penyekatan merupakan tanggung jawab Polda Riau bersama stakeholder terkait untuk menyelamatkan masyarakat Riau dari Covid-19.

"Keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi, sehingga apapun upaya kita lakukan untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyebaran virus Covid-19 ini, dan ini merupakan tanggung jawab kita semua," kata Sunarto.

Sunarto menerangkan, pada masa pengetatan, baik pra maupun pasca, petugas akan memeriksa setiap pengendara yang melintas. Semuanya harus memenuhi persyaratan yakni keterangan bebas Covid-19

"Harus menunjukkan menunjukkan surat hasil PCR/rapid antigen maksimal 1x24 jam atau hasil negatif Genose C-19 sebelum keberangkatan," kata Sunarto.

Sementara pada masa pengetatan pasca, harus bisa menunjukkan surat keterangan hasil negatif test PCR/rapid antigen maksimal 3x24 jam atau hasil negatif Genose C-19 sebelum keberangkatan.

"Sedangkan pada masa peniadaan mudik tanggal 6 hingga 17 Mei, ini yang sudah dilarang untuk mudik kecuali pada kategori yang dikecualikan," kata Sunarto.

Pengecualian berlaku pada perjalanan dinas negeri dan kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka/meninggal ataupun kepentingan persalinan ibu hamil.

Berikutnya, kendaraan yang mendapatkan pengecualian pada masa pelarangan mudik, sesuai Permenhub Nomor 13 tahun 2021 yaitu kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas TNI/Polri, ambulance/mobil jenazah, pelayanan distribusi logistik dan pengangkut obat obatan serta alat kesehatan.

"Berikutnya mobil barang tanpa penumpang, kendaraan perjalanan dinas, kunjungan sakit/duka dan persalinan serta kendaraan yang mengangkut pekerja imigran Indonesia," jelas Sunarto.

Sunarto berharap masyarakat mentaati apa yang telah ditetapkan pemerintah. Apalagi pelarangan ini bertujuan mencegah, dan mengantisipasi penyebaran Covid-19.

"Masyarakat harus diselamatkan dari bahaya pandemi ini, oleh karenanya mari kita patuhi bersama," tegas Sunarto.