Banyak Potensi Desa Kurang Tampil Gara-Gara Indeks Literasi Melempem

FOTO: Keceriaan Anak-Anak Pinggiran di Perpustakaan Keliling — Seorang anak memilih buku saat kehadiran Perpustakaan Keliling di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Minggu (16/8/2020). Kegiatan sosial ini menghadirkan latihan tari, donasi pakaian layak, makanan, serta masker. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2019 menyebut, Indeks Aktivitas Literasi Baca (Alibaca) secara nasional Indonesia masih rendah (37,32%). Bahkan, 25 dari 34 provinsi masih memiliki skor dibawah 40, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Padahal, sangat banyak potensi desa yang bisa digali ketika literasi bertumbuh. Literasi membuka peluang ekonomi desa.

Menurut data produk unggulan desa milik Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, setidaknya ada 3.795 desa di Pulau Sumatera yang mempunyai keunggulan produk pangan. Di Pulau Jawa tercatat 8.499 desa yang punya keunggulan serupa. Begitu juga ratusan hingga ribuan desa di wilayah kepulauan lain yang juga punya keunggulan produk pangan.

"Literasi desa dapat ditingkatkan terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi desanya," ucap Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Suprapedi saat menjadi narasumber Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, Senin, (23/3/2021).

Literasi desa untuk peningkatan ekonomi pedesaan bisa menggunakan berbagai cara, mulai dari memperbanyak perpustakaan atau taman bacaan, menyediakan buku-buku soft skill, hingga motivasi, sampai melakukan pengembangan perpustakaan digital desa. Artinya, melalui literasi digital masyarakat desa bisa belajar membuka peluang ekonomi baru, seperti e-commerce misalnya. Pembangunan desa bukan hanya masalah infrastruktur melainkan juga masalah SDM.

Di antara cara membangun SDM adalah dengan menyediakan sumber-sumber keilmuan dan informasi yang akan mendongkrak pengetahuan warga desa, salah satunya melalui pembangunan perpustakaan desa.

"Kementerian Desa akan mendukung program yang berkaitan dengan literasi desa, termasuk pemanfaatan dana desa untuk membangun atau mengelola perpustakaan," kata Suprapedi.

Sejak kurun waktu 2015 hingga 2020 alokasi Anggaran Dana Desa untuk perpustakaan atau taman bacaan terus mengalami kenaikan. Pada 2019, alokasi dana tersebut untuk kepentingan perpustakaan mencapai Rp396,41 miliar. Di 2020 mengalami penurunan menjadi Rp331,41 miliar akibat situasi pandemi. Sedangkan, jumlah desa yang dibantu juga terus mengalami pertambahan. Puncaknya di 2019 dimana 10.169 desa berhasil mendirikan perpustakaan atau taman baca.

Meski di 2020 hanya 9.897 desa yang sukses membangun perpustakaan. Ada tiga Agenda Pembangunan Desa 2020-2024. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dan ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

"Manusia merupakan sumber modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah, katanya.