Pro dan Kontra Pelepasan Tanah HGU di Cilacap, Warga Pertanyakan Legalitas

Puji juga mempertanyakan legalitas proses pelepasan tanah HGU tersebut. Sebab, disebut bahwa masyarakat akan memperoleh hak kepemilikan atas tanah. Sementara, PT RSA hanyalah pemegang HGU. Sedangkan tanah tersebut tetap dalam kepemilikan negara.

"Sederhananya, yang berhak mengalihkan kepemilikan itu ya pemiliknya, negara. Dalam pemikiran saya seperti itu. Warga juga keberatan dengan nilai kompensasi tersebut,” ucap Puji.

Ketua Presidium LSM Serikat Tani Mandiri (STAM), Sugeng menilai pelepasan tanah berstatus HGU PT RSA menyalahi aturan. Pasalnya, pelepasan lahan HGU hanya bisa dilakukan oleh pemilik lahan, yakni negara.

Ia juga menyoroti pelepasan tanah disertai dengan kompensasi atau ganti rugi. Pelepasan tanah yang dimaksud dalam reforma agraria (RA) adalah pelepasan lahan oleh negara kepada masyarakat dan bersifat hibah. Karenanya, jika ada ada nominal yang muncul dalam proses itu, dianggap ilegal.

“Entah itu disebut sebagai ganti rugi, ganti untung, kompensasi, atau jual beli, itu tidak bisa dibenarkan. Karena proses reforma agraria itu sendiri seharusnya gratis, karena sudah ditanggung negara,” kata Sugeng.

Sugeng mengungkapkan, sebagian tanah yang hendak dilepas oleh PT RSA tersebut adalah lahan yang sudah dimohonkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Status kepemilikannya adalah negara.

Sejarahnya, tanah tersebut dibuka dan dikelola oleh masyarakat sejak sebelum masa kemerdekaan. Namun, pasca-revolusi 1965, banyak warga yang dituduh terlibat PKI dan akhirnya dikonsentrasikan di permukiman yang disembut Tampungan.

Sedangkan lahan warga dirampas. Menurut Sugeng, tanah Kampung Tampungan sendiri, juga sudah dilepas melalui mekanisme redistribusi tanah oleh negara kepada masyarakat pada 2009, namun hingga kini belum terealisasi.

“Pada 2009 dari pelepasan tanah 291 hektare, baru terealisasi 267 hektare sekian. Masih sisa 24 hektare, itu adalah permukiman yang seharusnya sudah diredistribusi kepada masyarakat,” kata Sugeng.

Koordinator Teritorial PT RSA, Hermanto mengatakan pelepasan tanah tersebut sudah berpayung hukum. Akan tetapi, ia mengaku tak memegang dokumennya karena Direktur PT RSA, yang sebelumnya sempat direncanakan hadir dalam sosialisasi, mendadak berhalangan.

“Semua sudah sesuai dengan aturan yang ada. Saat pelepasan tanah nanti, juga akan bersama dengan BPN,” ucap Hermanto.

Hermanto memastikan proses pelepasan lahan tersebut legal. Menurut dia, pelepasan tanah HGU PT RSA merupakan respons dari permohonan empat kepala desa di dua kecamatan, Cipari dan Cimanggu, untuk pelepasan lahan.

Menurut dia, pelepasan ini bisa dibenarkan karena pemilik HGU memiliki sejumlah opsi. Opsi pertama adalah memperpanjang atau tidak memperpanjang HGU. Kedua, pemilik sertifikat HGU bisa melimpahkan tanah tersebut.

“Sehingga kami mempelajari, jajaran direksi juga melakukan itu. Karena untuk sertifikat HGU itu, satu ketika akan dilanjutkan sah, kedua kalau akan dilimpahkan juga sah. Nah, hal-hal itulah, celah seperti itu, yang ketika permohonan dari empat kades itu, kami pelajari, kita sampaikan. Adapun mekanisme dan sebagainya, PT RSA,” kata Hermanto.

Permohonan empat kepala desa itu kemudian dirapatkan di jajaran direksi, dan diperoleh kata sepakat bahwa lahan tersebut akan dilepas. Namun, ia enggan memastikan bahwa yang dilepas atau dilimpahkan adalah 1.050 hektare.

“Nanti kami rumuskan nggih, belum bisa kami sampaikan,” ucapnya.

Perihal pertanyaan warga mengenai legalitas pelepasan tanah ini, Hermanto juga menjawab bahwa hal itu akan dijelaskan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).