Pengusaha di Palembang Dipolisikan Usai Gadaikan Puluhan Sertifikat Tanah Tanpa Izin

[Bintang] Ilustrasi Hukum — Ilustrasi Hukuman (Sumber Foto: Pexels)

Liputan6.com, Palembang - Jalaluddin (60), warga Jalan Kadir TKR Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang Sumatera Selatan (Sumsel) tak menyangka, jika keputusannya menitipkan puluhan sertifikat tanah ke temannya, malah berbuntut panjang.

Sebanyak 78 lembar sertifikat tanah dititipkan Jalaluddin ke rekannya FH, yang merupakan pengusaha developer di Palembang. Alasannya sendiri, karena dirinya takut puluhan sertifikat tanah itu hilang saat dia sedang sibuk membangun rumahnya.

“Karena takut hilang dan saya percaya dengan dia, makanya saya titipkan sebanyak 78 sertifikat tanah tersebut,” ujarnya saat melaporkan kasus penggelapan ke Polda Sumsel, Kamis (11/2/2021).

Setelah pembangunan rumah pribadinya selesai di Palembang, Jalaludin menemui FH untuk meminta puluhan sertifikat tanah yang dititipkannya.

Ternyata FH tidak bisa menyerahkannya, dan hanya berjanji akan segera mengembalikan sertifikat tersebut dalam waktu singkat.

Namun janji tinggallah janji. Hingga tahun ke tiga, FH masih belum menyerahkan puluhan sertifikat tanah milik pelapor.

Jalaluddin pun meminta dikembalikan melalui kuasa hukumnya. Namun FH beralasan, jika sertifikat tanah saya telah dititipkan ke rekannya lainnya.

“Pihak perbankan mendatangi saya, karena kredit macet dari FH. Ternyata puluhan sertifikat tanah saya, sudah diagunkannya ke bank sebesar Rp9,2 miliar,” ujarnya di Palembang.

Upaya untuk menghubungi FH pun terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Bahkan dia menilai, FH tidak memiliki itikad baik untuk menjelaskan bagaimana sertifikat miliknya bisa diagunkan ke bank tanpa sepengetahuannya sama sekali.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :

Penyidik Polresta Bandar Lampung telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam kasus penusukan terhadap ulama Syekh Ai Jaber. Polisi berkesimpulan tersangka waras dan unsur perencanaan dalam penusukan ini.

2 dari 3 halaman

Tanda Tangan Palsu

Pengusaha Perumahan Dipolisikan Usai Gadaikan Puluhan Sertifikat Tanah Tanpa Izin — Jalaluddin melaporkan FH, pengusaha developer ke Polda Sumsel karena melakukan penggelapan puluhan sertifikat tanah miliknya (Liputan6.com / Nefri Inge)

Kondisi diperparah dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangannya. Karena pihak bank datang ke rumah Jalaluddin dan mempertanyakan tentang tanda tangan di surat kuasa.

“Saya pastikan itu semua adalah palsu dan saya tidak pernah sama sekali tanda tangan termasuk pembuatan surat kuasa, beda tanda tangannya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa bank menerima agunan yang diajukan FH,” katanya.

Dia juga bingung, kenapa tanda tangan palsu tersebut bisa lolos di administrasi perbankan untuk pengajuan agunan tersebut.

“Itulah yang jadi pertanyaan saya, termasuk di notaris. Seolah-olah saya hadir dalam pembuatan surat kuasa itu. Padahal saya sama sekali tidak tahu,” ungkapnya.

Jalaludin juga mempertanyakan 16 lembar sertifikat tanah lain miliknya. Karena menurut pihak bank, terlapor FH hanya mengagunkan 62 sertifikat tanah dari total 78 sertifikat yang dititipkan.

3 dari 3 halaman

Hilang Bak Ditelan Bumi

Tergiur Paket Sembako Murah, Puluhan Warga Palembang Tertipu Miliaran Rupiah — SPK Polda Sumsel mendapatkan laporan penipuan paket sembako murah yang dialami oleh warga Kota Palembang Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge)

Sedangkan 16 sertifikat sisanya, hingga kini tidak diketahui rimbanya. Apalagi FH sulit ditemui dan tidak mau lagi berkomunikasi. Untuk itulah, dirinya menempuh jalur hukum.

Saat ini, tanah milik Jalaludin yang berada di Jalan PSI Lautan Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, belum didirikan perumahan dari developer FH. Namun, seluruh sertifikat tanah dengan jumlah 78 sertifikat, masih dalam penguasaan FH.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi menuturkan, laporan korban sudah diterima petugas SPKT Polda Sumsel dengan nomor STTLP/113/II/2021/SPKT.

“Kasus ini sudah diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sumsel, khususnya ke Subdit II Harta dan Benda (Harda) untuk dilakukan penyelidikan,” katanya.