Gempita Hari Jadi Jambi Selubungi Ironi Tutupan Hutan Kini

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menyatakan, tahun 2020 masih menjadi tahun yang berat bagi lingkungan di Jambi. Tutupan hutan yang seharusnya bisa sebagai penyeimbang ekosistem masih mengalami degradasi.

Dari analisis citra satelit lansat TM 8 yang dilakukan tim Geographic Information System (GIS) KKI Warsi, tutupan hutan Jambi tinggal 882.272 hektare. Tutupan hutan Jambi setiap tahun semakin menyusut.

"Ini menunjukkan hutan Jambi sudah sangat sedikit, sehingga yang tersisa hanyalah nyaris di kawasan konservasi dan lindung," kata Direktur KKI Warsi Rudi Syaf, dalam catatan akhir tahun yang dirilis akhir tahun 2020.

Kehilangan tutupan hutan di Jambi, menurut dia, terjadi setiap tahun. Hal itu disebabkan oleh peningkatan laju illegal logging dan penambangan emas ilegal atau tambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang sudah makin jauh masuk ke dalam hutan.

Pengamatan Warsi, kayu-kayu ilegal yang beredar di Jambi mencapai 102.521 kubik atau senilai Rp307 miliar dengan asumsi nilai per kubik kayu adalah Rp3 juta.

Selain kayu ilegal, kerusakan hutan juga disebabkan oleh tambang emas ilegal yang masuk ke dalam hutan. Sepanjang 2020 penambangan emas ilegal di Jambi sudah mencapai 39.557 hektare yang mencakup Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo dan sebagian kecil di Kerinci.

"Tambang emas ilegal masih saja terjadi, bahkan temuan terbaru mereka semakin garang," kata Rudi.

Kehilangan hutan dan kerusakan ekosistem sudah menyebabkan Jambi sangat rawan dengan bencana ekologi. Sepanjang 2020 dengan fenomena La Nina, curah hujan lebih banyak 20-40 persen.

Kondisi ini menyebabkan banjir terjadi di banyak tempat. Dari Catatan Warsi terdapat 11.144 rumah terendam banjir tersebar dari dari Kerinci sampai ke Kota Jambi pada tahun 2020. Dengan kondisi ini mengisyaratkan perhatian dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan mutlak untuk segera dilakukan.

"Perbaikan tata kelola kehutanan dan akses masyarakat mengelola hutan dan lahan menjadi sangat penting," kata Rudi Syaf.

Bencana ekologi dampak pengelolaan sumber daya alam secara serampangan di Jambi telah memasuki tahap mengkhawatirkan. Seperti bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan selalu datang saat musim kemarau.

Akibat kabut asap itu ratusan ribu penduduk Jambi harus menghirup udara kotor. Selain itu, aktivitas sekolah terpaksa diliburkan, penerbangan terhenti, dan roda perekonomian terganggu.

Begitu pula saat musim penghujan datang. Tak sedikit wilayah yang terdampak banjir dan memaksa warga untuk mengungsi. Bahkan banjir telah beberapa kali terjadi di wilayah dataran tinggi, seperti Kota Sungaipenuh dan Kabupaten Kerinci.

Memasuki tahun baru 2021, sejumlah wilayah kelurahan Kota Jambi terendam banjir. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 3.000 lebih kepala keluarga terdampak korban banjir. Jumlah ini tersebar di 22 kelurahan dalam Kota Jambi.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Rudiansyah, mengatakan perubahan cuaca hanya menjadi pemicu terjadinya bencana ekologi.

Menurut dia, penyebab utama bencana ekologi itu adalah kerusakan lingkungan yang semakin masif, seperti deforestasi, dan aktivitas konglomerasi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Rudiansyah menilai selama ini pemerintah di Jambi belum secara utuh memahami konteks perubahan iklim. Penerjemahan perubahan iklim, kata dia, berawal dari masifnya proses pembangunan industri atau perubahan fungsi alam menjadi industri, baik industri perkebunan, hutan tanaman industri (HTI) dan sektor properti.

"Sebenarnya akar masalahnya yang salah urus, yakni tidak terkendalinya proses pembangunan. Aktivitas ilegal yang masif, ditambah tidak ada prinsip kehati-hatian dalam memberikan izin, sehingga terjadi kerusakan lingkungan, dan itu semakin memicu terjadinya perubahan iklim," kata Rudiansyah kepada Liputan6.com dalam kesempatan sebelumnya.

Hasil kajian Walhi Jambi, pada bagian hulu dan tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, ditemukan aktivitas ilegal logging, konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, pertambangan emas, pasir dan batu ilegal, pembangkit listrik tenaga mini yang bersumber dari aliran sungai serta izin tambang biji besi.

Kondisi ini memberikan gambaran DAS Batanghari yang mencakup wilayah Provinsi Sumatra Barat dan Jambi dalam kondisi terancam. Situasi ini tentu akan berdampak buruk terhadap kondisi bentang alam dan kehidupan penduduk.

Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatra dan menjadi urat nadi masyarakat, kondisinya memprihatinkan. Dari hulu sampai hilir di pesisir timur Sumatra, kondisi air Batanghari keruh dan tercemar limbah.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan ini, menurut Rudiansyah, pemerintah harus berani mengevaluasi dan menghentikan perizinan industri yang tidak mengindahkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, diperlukan kesungguhan dan ketegasan pemerintah dalam menegakan regulasi yang ada. Permasalahan lingkungan hidup merupakan hal yang nyata, sehingga penanganan dan pencegahannya pun harus dengan aksi nyata.

Pemerintah, sebut Rudiansyah, harus berani meninjau kembali kebijakan yang dalam payung besarnya harus memperhatikan aspek lingkungan, di antaranya seperti penguasaan izin, baik itu izin yang legal dan ilegal. Ini menjadi cara yang efektif untuk pencegahan bencana ekologi.

"Kemudian harus ada eksekusi penegakan hukum, kalau memang ilegal ya harus berani mencabut izinnya. Tapi yang kita lihat selama ini upaya penegakan hukum tidak terkutur sampai ke akar persoalan," kata Rudiansyah.