Kejati Sultra Tetapkan Tersangka dalam Kasus Korupsi Dishub Studi Lalin Wakatobi

Oleh Arfandi Ibrahim pada 04 Jan 2021, 02:00 WIB
Diperbarui 04 Jan 2021, 02:00 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kajati Sultra), Sarjono Turin bersama jajaran saat menggelar Konfrensi Pers dugaan Korupsi Disdub Sultra (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)
Perbesar
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kajati Sultra), Sarjono Turin bersama jajaran saat menggelar Konfrensi Pers kasus dugaan Korupsi Disdub Sultra (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Sultra - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kajati Sultra), Sarjono Turin akhirnya mengumumkan penangan kasus dugaan korupsi Studi Rekayasa Lalu Lintas (Lalin) di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2017 silam, kini masuk dalam tahap penyidikan.

"Status hukumnya sudah naik ke penyidikan, sudah ada tersangkanya," kata Sarjono.

Kendati begitu, pihaknya belum bisa menyebut secara detail identitas tersangka. Akan tetapi ia menegaskan, yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut adalah mereka yang berkaitan langsung dengan pekerjaan yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra.

"Tersangkanya kami akan umumkan secara resmi paling lambat 30 hari setelah kasus ini dinaikan ke tahap penyidikan," ujarnya.

Kasus dugaan korupsi studi manajemen rekayasa lalin ini juga dibenarkan oleh Tahir, salah satu tenaga ahli Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Manusia (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO).

Tahir yang awalnya merupakan bagian dari proyek tersebut mengaku, dalam kegiatan proses pengerjaan proyek itu, terdapat beberapa dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangannya.

"Saya tidak pernah menandatangani dokumen hasil studi rekayasa lalin tersebut, dokumen dan tanda tangan saya kenapa kok bisa dipalsukan?," Tahir mengungkapkan.

2 dari 3 halaman

Jumlah Kerugian Negara

Dalam proyek yang dilaksanakan oleh Dishub Sultra dan Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Manusia (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO) itu, diduga ada korupsi yang melibatkan Kepala Dishub Sultra, Hado Hasina.

"Kejati Sultra, telah memanggil Hado Hasina dan sejumlah pihak di LPPM UHO untuk dimintai keterangan," ujar Tahir.

Sementara, ‚ÄĆKepala Inspektorat Sulawesi Tenggara (Sultra) Gusti Pasaru menegaskan, proyek studi rekayasa lalu lintas itu telah merugikan negara kurang lebih Rp1 miliar. Kerugian negara itu ditemukan berdasarkan hasil audit mereka.

"Kami temukan adanya kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar dalam paket kegiatan tersebut," katanya.

Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Sultra, Sahrul mengapresiasi kinerja Kepala Kejati Sultra yang baru saja bertugas.

Dinaikkannya status hukum dugaan korupsi ini ke tahap penyidikan, merupakan langkah maju penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Semoga citra lembaga Adhyaksa Sultra tersebut kembali baik dan saya berharap kepada Kejati untuk memberikan sanksi oknum jaksa yang nakal," Ia menandaskan.

3 dari 3 halaman

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓