Menyelisik Penyebab Klaster Penyebaran Covid-19 Perkantoran di Sulut

Julises menuturkan, pada masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak bulan Maret, pihaknya telah melaksanakan pelayanan bersifat online kepada masyarakat. Awalnya, digunakan aplikasi untuk pelayanan yaitu antriancapil.manadokota.go.id. Kemudian, ditambah lagi untuk memudahkan masyarakat yaitu layakcerdas.manadokota.go.id.

"Lewat kedua aplikasi ini masyarakat dapat mengurus semua dokumen," ujar Julises yang sudah kembali masuk kantor, Selasa (10/11/2020).

Untuk kegiatan langsung seperti perekaman, dia mengatakan telah menyiapkan standar protokol Covid-19 yaitu dengan menyiapkan 2 tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh. Kemudian, di dalam ruangan, kursi untuk perekaman telah dipasang rambu jarak untuk penerapan social distancing.

"Front office kami juga dipasang pembatas transparan sehingga masyarakat tidak berkontak langsung dengan petugas kami," ujarnya.

Dia mengatakan, itu semua dilakukan karena beberapa waktu lalu, pihaknya sempat mengalami kendala karena ada beberapa dari staf Disdukcapil terkonfirmasi positif Covid-19.

"Oleh karena itu kami melakukan penyemprotan disinfektan 1 minggu 2 kali untuk mencegah penularan Covid-19 ini. Staf kami rutin melakukan tes swab dengan hasil negatif semua," katanya.

Dia juga mengakui untuk layanan perekaman memakan waktu yang agak lama yang biasanya 5 menit sekarang menjadi 10 sampai 15 menit.

"Karena setiap selesai perekaman kami bersihkan peralatannya dengan alkohol jadi memakan waktu," ungkap Julises.

Dia mengimbau kepada masyarakat Kota Manado yang akan mengurus dokumen kependudukan yang mengharuskan ke kantor Disdukcapil, untuk tetap menjaga jarak saat melakukan perekaman.

"Jika hanya sendiri jangan sampai dikawal 3 sampai 4 orang, karena itu akan menyebabkan kerumunan karena tempat kami terbatas untuk menampung orang," bebernya.

Oleh karena itu, Julises mengimbau masyarakat untuk mengurus dokumen melalui online karena dia yakin warga Kota Manado hampir semua sudah memiliki handphone Android. Namun, kalau belum memiliki, bisa melalui orangtua, anak, ataupun teman.

"Saya berharap di masa Covid-19 ini kami bisa melayani dan akan berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui dokumen-dokumen. Saya harap masyarakat juga dapat membantu kami dengan menjaga kesehatan," dia menandaskan.

Setelah beberapa pekan menjalani isolasi mandiri, Glady dinyatakan sembuh dari Covid-19. Bahkan, mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut ini sudah kembali masuk kantor di Sekretariat DPRD Sulut, dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa.

"Dari awal kami memang menerapkan standar protokol Covid-19 yang ketat, tetapi namanya virus kita tidak bisa mengetahuinya," ungkap Glady saat ditemui, Senin (9/11/2020).

Pihaknya lebih mengoptimalkan lagi kepada seluruh staf, agar ruang kerja, juga tempat-tempat publik di kantor DPRD disemprot cairan desinfektan sebelum digunakan. Selain itu ada pengaturan untuk kehadiran staf serta penerimaan tamu atau kunjungan kerja tidak lagi di ruangan.

"Melainkan di lobi utama, untuk memastikan mereka yang merasa membawa virus tidak sampai ke dalam ruangan," ujarnya.

Dia mengakui, beberapa pekan sebelumnya, ada 10 pejabat dan staf Sekretariat DPRD Sulut yang terkena virus tersebut. Untuk itu pihaknya lebih memaksimalkan lagi standar protokol kesehatan yang ada.

"Kami berharap semua yang ada di sini baik staf dan anggota DPRD bebas dari virus Corona," tandas Kawatu.

Tidak ada pelaksanaan rapid test atau swab test secara massal di kantor tersebut, tapi yang akan melakukan perjalanan atau yang memiliki gejala Covid-19 menjalani tes secara mandiri.  

Meski tidak menyampaikan secara terbuka bahwa ada kasus positif Covid-19 di instansinya, tetapi Kepala Dinas Dikda Sulut Grace Punuh secara ketat menerapkan protokol Covid-19 dalam setiap kegiatan. 

"Semua kepala sekolah dan peserta kegiatan wajib melakukan rapid test, jika hasilnya reaktif maka tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan," ujar Grace.

Grace menambahkan, rapid test dilakukan sebagai langkah awal untuk mendeteksi kondisi tubuh, jika hasilnya reaktif maka dilanjutkan dengan swab test.

Rapid test tidak dilakukan secara rutin untuk pejabat dan staf di Dinas Dikda Sulut, tetapi bagi yang akan mengikuti kegiatan diwajibkan untuk menjalani rapid test. Hasil rapid test diserahkan ke panitia untuk menentukan apakah yang bersangkutan bisa ikut kegiatan atau tidak.

Terkait dengan beberapa staf yang terpapar Covid-19, di Dinas Dukcapil Kota Manado, Julises mengatakan, pihaknya tidak mengetahui penyebab stafnya bisa terjangkit virus tersebut.

"Mungkin karena ada kontak dengan masyarakat ketika datang perekaman sehingga sekarang kami menerapkan standar protokol Covid-19 yang ketat," jelasnya.

Setelah melakukan penanganan kasus positif Covid-19 hampir selama sebulan, pihak Satgas Covid-19 Provinsi Sulut menyatakan kasus itu selesai. Pasien yang terpapar telah menjalani masa penanganan dan dinyatakan sembuh.

"Ada 2 orang yang ditangani di rumah sakit dan yang lainnya menjalani isolasi mandiri. Kasus di kantor Sekretariat DPRD Sulut sudah selesai penanganannya," ujar Dandel.

Terkait asal muasal terjadinya kasus positif Covid-19 di Sekretariat DPRD Sulut itu, Dandel tak bisa memastikannya meski sudah dilakukan tracing dan tracking sejak awal kasus muncul. Termasuk dugaan munculnya kasus akibat adanya demo mahasiswa menolak UU Omnibus Law. 

"Kami tidak bisa menyimpulkan dari mana asal mula kasus ini," ujarnya.

Termasuk asal kasus Covid-19 yang terjadi di Dinas Dikda Sulut, meski Dandel menyebut kasusnya juga sudah selesai atau pasien dinyatakan sembuh.

Meski tidak diketahui sumber penyebaran Covid-19 di instansi pemerintah, Dandel mengatakan, hal terpenting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah dengan penerapkan protokol kesehatan secara ketat. Masyarakat, maupun pemerintah diminta bersama patuh pada protokol kesehatan dengan menjalankan 3M yakni mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak.

"Ini yang bisa dilakukan untuk menghambat penyebaran Covid-19 di Sulut," ujar Dandel.