Ridwan Kamil Minta Maaf atas Kerumunan Acara Rizieq Shihab di Bogor

Untuk acara di Megamendung, Emil menyatakan bupati dan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah tidak memberikan izin acara tersebut. Bahkan, kata dia, aparat melalui kodim sudah melobi malam harinya untuk mengimbau agar acara dibatasi sesuai protokol kesehatan.

"Jadi kerja edukasi dan persuasif itu sudah dilakukan," ucapnya.

Namun, ketika di lapangan keesokan harinya, lanjut Emil, dengan massa yang terus membesar, terdapat dua pilihan. Yaitu menegakkan secara represif atau melakukan pendekatan humanis dengan memantau dan mengawal jangan sampai ada hal-hal yang merugikan secara publik.

"Nah, di lapangan itulah dengan kondisi massa yang sudah begitu besar seperti demonstrasi juga maka aparat mengambil keputusan humanis yaitu mengimbau sambil mengawal walaupun keputusan ini akhirnya memberikan konsekuensi dinamika di kepolisian di mana sahabat kami Pak Kapolda, Pak Rudy tentu terjadi pergeseran," ujarnya.

Emil menambahkan, kegiatan di Megamendung itu dijadikan momentum agar semua pihak turut membantu penanganan Covid-19.

"Semua orang marah, stres, dan capek. Kalau menyalahkan mah gampang, makanya silakan menyalahkan dan saya juga tidak ada masalah. Tapi yang dibutuhkan itu adalah saling menyemangati energi positif dengan memberikan rasa tentram dan memberikan statement yang menyejukkan dan kebaikan semua," paparnya.

"Kalau main tunjuk tangan juga itu adalah hal yang paling mudah tapi kami tidak akan melakukan itu semua tanggung jawab karenanya saya akhiri. Kalau memang itu risikonya ya saya menyampaikan permohonan maaf dan Insya Allah akan memperbaiki yang kurang dan menyempurnakan apa yang sudah baik," dia menambahkan.

Untuk diketahui, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya, lantaran dianggap tak menjalankan perintah menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Pencopotan dua jenderal buntut kerumunan massa Rizieq Shihab.

"Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan. Yaitu Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Senin (16/11/2020).

Argo menambahkan, sesuai dengan TR Kapolri No. ST3222/XI/Kep/2020 tanggal 16 November 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri yaitu Irjen Nana Sudjana Kapolda Metro Jaya diangkat jabatan baru sebagai kors ahli Kapolri.