Dandim Bangli Rogoh Kocek Pribadi Biayai Dapur Umum Desa Diisolasi

Oleh Dewi Divianta pada 06 Mei 2020, 20:30 WIB
Diperbarui 09 Jun 2020, 03:24 WIB
Dapur umum desa diisolasi di Bangli
Perbesar
Dapur umum desa diisolasi di Bangli (Liputan6.com/Dewi Divianta)

Liputan6.com, Denpasar Ada fakta miris di balik isolasi Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Ternyata, dana dapur umum untuk memasok makanan bagi 2.640 warga selama ini ditalangi dari kocek pribadi Komandan Kodim 1626/Bangli, Letkol Inf Himawan Teddy Laksono.

Informasi yang dihimpun, sejak awal dapur umum berdiri yakni enam hari lalu, Dandim Bangli telah merogok dana pribadi sebesar Rp535.500.000. Rinciannya adalah 2.600 warga Banjar Serokadan ditambah 185 warga Banjar Abuan yang harus ikut diisolasi dan 150 orang personel dapur umum dan relawan. Dalam sehari, mereka mendapat jatah makan tiga kali. Satu bungkus makanan dijatah seharga Rp10.000. Saat ini sudah berlangsung selama enam hari.

Bupati Bangli, I Made Gianyar belum berhasil dikonfirmasi. Dihubungi melalui saluran teleponnya, ia tak kunjung mengangkat telepon wartawan. Pun halnya dengan pesan Whatsapp dan SMS yang ditinggalkan tak kunjung dibalas.

 

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli, I Wayan Karmawan membenarkan hal ini. Menurutnya, hingga hari ini masih menggunakan dana pribadi Dandim Bangli oleh karena Pemerintah Kabupaten Bangli tak merencanakan adanya dapur umum.

“Awalnya kita tidak ada perencanaan membuat dapur umum. Kita tidak berpikiran akan separah itu,” kata Karmawan saat dihubungi wartawan, Rabu (6/5/2020).

Sejak awal, Karmawan melanjutkan, yang menjadi fokus perhatian mereka adalah penanganan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang berada di wilayah Bangli. “Misalnya sembako untuk PMI. Kita dulu fokusnya ke PMI yang diprediksi menimbulkan penyebaran COVID-19. Tetapi di lapangan berbeda. Itu yang mempengaruhi. Dalam perkembangan, ternyata Banjar Serokadan harus diisolasi dan dibangun dapur umum,” tutur dia.

Untuk pencairan dana dapur umum, Karmawan menjelaskan, secara administrasi masih dalam tahap pencairan secara prosedural yang diakses melalui anggaran daerah. “Kita perlu kehati-hatian, apalagi anggaran tidak bisa sembarangan dicairkan. Tapi yang jelas, di balik permasalahan ini kita berusaha membantu masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.