Termarjinalkan, Warga Tutar Polman Menuntut Keadilan Infrastruktur

Demo massa — Aliansi Masyarakat Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat (Sulbar) menuntut keadilan ke DPRD Sulbar terkait nasib pembangunan di daerah mereka. (Liputan6.com/ Abdul Rajab)

Liputan6.com, Polman - Aliansi Masyarakat Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat (Sulbar) menuntut keadilan ke DPRD Sulbar terkait nasib pembangunan di daerah mereka. Semenjak Sulbar ada sejak 2004, masyarakatnya belum merasakan kemerdekaan pembangunan, terutama akses jalan.

Kondisi geografis kecamatan yang memiliki 13 desa dan kelurahan itu berada di wilayah pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Majene dan Mamasa. Kondisi geografis itu juga yang membuat akses untuk ke Tutar sangat sulit, terutama tiga desa terjauh yakni Desa Ratte, Besoanging, dan Besoanging Utara.

Tutar merupakan kecamatan pemasuk hasil bumi seperti kakao, kopi, kemiri, dan cengkeh terbesar di Kebupaten Polman, bahkan Sulbar pada umumnya. Namun Tutar seakan termarjinalkan dari segi pembangunan infrastruktur.

Akses jalan ke Tutar sangatlah memprihatinkan, untuk sampai desa terjauh butuh perjuangan yang luar biasa, sebab jalan yang dilalui bukanlah jalan mulus beraspal, namun jalan tanah bercampur batu, penuh tanjakan curam yang licin, bahkan harus sampai melewati aliran sungai yang deras.

"Sudah sekian periode dan dekade kami tidak merasakan kemerdekaan pembangunan, kami sekan-akan termarjinalkan. Seakan-akan kami bukan bagian dari Provinsi Sulbar dan Kabupaten Polman, ini menandakan tidak adanya perhatian pemerintah," kata Sumarlin, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Senin (10/02/2020).

Sumarlin bersama massa aksi lainnya hanya menuntut, agar Jalan Poros Mapilli-Piriang sepanjang 60 kilometer, yang menghubungkan tempat kelahirannya dengan daerah lain di Polman dapat segera direalisasikan. Ia hanya ingin, agar warga Tutar bisa meresakan kemerdekaan pembangun yang selama ini hanya menjadi mimpi bagi mereka.

"Kalian tidak pernah merasakan bagaimana orang tua kalian ditandu menggunakan bambu dan dua helai sarung, hanya untuk mendapatkan pertolongan medis dari Puskesmas terdekat. Bahkan sampai harus meregangnya nyawa di perjalanan, tanpa sempat mendapatkan pertolongan," kata Sukmawati salah seorang peserta aksi.

Kejadian warga Tutar harus ditandu untuk mendapatkan pertolongan medis memang sudah beberapa kali terjadi. Berdasarkan pengakuan Sukmawati, terdapat enam (6) kejadian dalam beberapa tahun terakhir, warga harus ditandu puluhan kilometer untuk berobat, hal itu tidak semestinya terjadi jika akses jalan di Tutar diperbaiki.

"Jika saja jalan kami mendapatkan perhatian dari pemerintah sejak dulu, orang tua kami tidak harus kehilangannya nyawanya ditengah jalan, ketika berjuang untuk dapat mencapai Puskesmas terdekat," ujar Sukmawati.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Ribuan hektar padi milik petani di nam kecamatan di Ngawi, Jawa Timur rusak diserang hama tikus. Mengantisipasi semakin parahnya serangan hewan pengerat tersebut, puluhan petani membakar sarang tikus, dan berupaya membuat rumah burung hantu.

2 dari 2 halaman

Menanti Langkah Pemda

Akses Jalan — Jalan rusak memaksa warga Tutar Polman memandu orang sakit berkilo-kilo meter sebelum dapat pertolongan medis. Tak jarang di antaranya meregang nyawa saat di perjalanan. (Liputan6.com/ Abdul Rajab)

Mirisnya lagi menurut Sukmawati, Gubernur Sulbar saat ini, Ali Baal Masdar pernah memimpin Kabupaten Polman selama dua periode, namun tetap saja tidak bisa menuntaskan masalah akses jalan di Tutar. Ia menilai, memang tidak ada perhatian pemerintah terhadap kondisi pembangunan di derahnya.

Sementara itu, Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muhammad Idris mengatakan, persoalan yang ada di Tutar sudah menjadi perhatian dari pihak pemerintah. Namun, karena banyak daerah lain di Sulbar yang memiliki kondisi seperti Tutar, maka tidak bisa tuntaskan dalam satu kali penganggaran sekaligus.

"Tiap tahun jalan Poros Mapilli-Piriang selalu kita anggarkan, bahkan sampai tahun lalu sudah mencapai 49 miliar. Untuk tahun 2020 ini kita menganggarkan lagi 8 miliar, jumlah itu kemungkinan hanya bisa menuntaskan sekitar dua (2) kilometer jalan saja. Kita tidak bisa menyelesaikan sekaligus, karena membutuhkan anggaran yang sangat besar, apa lagi banyak daerah memiliki persoalan seperti Tutar di Sulbar," jals Idris.

Idris menambahkan, pihak Pemprov Sulbar akan tetap berusaha menuntaskan persoalan pembangunan jalan di Tutar. Jika perlu, pihaknya akan mengajukan permohonan peningkatan status jalan, dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Kita terus berjuang berjuang bersama, jika perlu kita akan meminta peningkatan status jalan poros Mapilli-Piriang menjadi jalan nasional. Kita akan berjuang bersama perwakilan-perwakilan kita di pusat demi kesejahteraan masyarakat Sulbar," tutup Idris.