Karut-marut Pembuangan Sampah di TPA Adi-adi Mamuju

Liputan6.com, Mamuju - Sejumlah warga Desa Adi-adi Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengancam akan menutup akses jalan ke Tempat Pembuangan Sampah (TPA) yang berada di desa mereka. Hal itu ingin dilakukan warga akibat tuntutan yang selama ini mereka suarakan tidak diindahkan oleh pihak pemerintah setempat.

Warga menuntut tiga hal, yang pertama dibuatkannya jadwal pelintasan mobil pengangkut sampah sampah pada malam hari. Kedua, warga menginginkan agar bak mobil pengangkutan diberikan penutup (terpal) sehingga baunya tidak terlalu menyengat.

Ketiga, warga menuntut agar pihak pemerintah menganggarkan dana untuk pengadaan mesin pendaur ulang di TPA. Untuk tuntutan pertama dan kedua, warga dijanjikan akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbub).

"Tahun 2018 kemarin itu kami sudah menghadap ke DPRD dan juga ke Pak Bupati Mamuju, kami dijanji oleh pemerintah bahwa mereka akan merealisasi tuntutan kami ini, utamanya mengenai mesin daur ulang di TPA pada tahun 2019, tapi nyatanya hingga tahun 2020 ini belum ada realisasi, kami hanya dijanji saja," kata Abdul Kadir seorang pemerhati lingkungan dan juga warga Desa Adi-adi, Senin, 3 Februari 2020.

Kadir menambahkan, terdapat kontradiksi terhadap aturan di dalam undang-undang, yang mana seharusnya TPA bukan hanya menjadi tempat pembuangan akhir, tapi menjadi tempat pemprosesan akhir. Warga menjadi korban, di mana aktivitas pengangkutan dan pembuangan sampah yang tidak benar itu mencemari lingkungan tempat tinggal warga.

"Seharusnya sampah ini kan diproses dulu di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) baru diangkut ke TPA. Aktivitas pengangkutan sampah ini sangat mengganggu, bukan hanya warga sekitar, namun dari warga kota Mamuju yang dilalui mobil pengangkut sampah, limbah sampah berceceran (air limbah) karena proses pengangkutan yang tidak benar dan juga terjadi pencemaran terhadap air kami akibat limbah sampah serta sangat menimbulkan banyak penyakit," lanjut Kadir.

Kadir juga mengungkapkan, di TPA Adi-adi itu pembuangan sampah tidak diolah sesuai dengan aturan, sampah yang dibawa ke TPA hanya dibuang kemudian ditimbun oleh alat berat. Harusnya pengelolaan sampah di TPA itu menjadi prioritas utama, sebab terdapat program "Mamuju Mapaccing" yang didengungkan olah Pemkab Mamuju, bahkan hal itu sudah menjadi jargon yang melekat dari ibu kota provinsi ke-33 itu.

"Bisa saya katakan program dari Bapak Bupati mengenai Mamuju Mapaccing itu program gagal. Kami menuntut keadilan memangnya daerah kami ini bukan wilayah Mamuju, sehingga kebersihannya tidak diutamakan juga. Sampah dari wilayah kota semua diangkat ke daerah kami tapi efek bau dan pencemaran sampah itu kami yang rasakan. Jangan hanya pembangunan Manakarra Tower yang menjadi prioritas dengan anggaran dana mancapai Rp30 miliar," ungkap Kadir.