Sukses

Alasan UGM Beri Anugerah Hamengku Buwono IX kepada Jusuf Kalla

Anugerah HB IX atau HB IX Award diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah memberikan kontribusi nyata kepada bangsa Indonesia.

Liputan6.com, Yogyakarta - Universitas Gadjah Mada (UGM) memutuskan untuk memberikan Anugerah Hamengku Buwono (HB) IX kepada Jusuf Kalla (JK). Pemberian penghargaan itu diumumkan melalui Rapat Terbuka UGM pada puncak peringatan Dies ke-70 dan Lustrum ke-14 UGM di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, Kamis (19/12/2019).

Anugerah HB IX atau HB IX Award diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah memberikan kontribusi nyata kepada bangsa Indonesia. Perguruan tinggi negeri di Yogyakarta ini sudah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengusulan nama bakal calon sejak beberapa bulan lalu.

Pemberian anugerah ini berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2918/UN1.P/KPT/HUKOR/2019 yang berisi memberikan Anugerah Hamengku Buwono IX kepada Dr (H.C) Drs H Muhammad Jusuf Kalla atas jasa-jasanya dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas berpikir dan kesejahteraan masyarakat serta berperan aktif bagi kemajuan, kemakmuran, dan perdamaian umat manusia.

"Kita semua tahu peran JK yang mirip dengan HB IX, kiprahnya terhadap bangsa dan negara luar biasa," ujar Panut Mulyono, Rektor UGM.

Ia mengungkapkan JK selama ini dikenal sebagai juru damai. Konflik yang muncul di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara bisa diselesaikan oleh JK. Keberadaannya menjadi ujung tombak penyelesaian konflik.

Panut menilai JK tidak pernah kehabisan solusi untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini.

Lustrum ke-14 UGM, Jusuf Kalla mendapat HB IX Award dari UGM. (Liputan6.com/ Switzy Sabandar)

JK menuturkan memperoleh penghargaan dari UGM adalah sebuah kebanggaan. Ia berharap anugerah yang diterimanya bisa meningkatkan pengabdian kepada seluruh bangsa.

"Tugas kita adalah meneruskan apa yang telah dilakukan Sultan HB IX, saya telah berusaha dengan menyelesaikan tugas-tugas negara," ucapnya.

Ia bercerita setiap konflik memiliki persamaan dan perbedaan. Penyelesaiannya bergantung dari kondisi masyarakat.

Konflik di Papua, misalnya, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah bermanfaat bagi mereka.

"Saat ini hal itu tampak karena berarti ada persoalan sosial lain yang harus diselesaikan," kata JK.

 

Simak video pilihan berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.