Ultimatum Menteri Basuki untuk Kontraktor Tiongkok Penggarap Tol Kalimantan

Oleh Abelda Gunawan pada 09 Des 2019, 04:00 WIB
Diperbarui 10 Des 2019, 00:14 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau tol Seksi V di Balikpapan. (Foto: Liputan6.com/Abelda Gunawan)

Liputan6.com, Balikpapan - Pintu jalan tol Seksi V rute Sepinggan kilometer 13, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) tertutup rapat. Palang beton membatasi akses pintu masuk jalan bebas hambatan atau tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 kilometer.

Ini merupakan jalan tol bagian konsorsium Beijing Urban Construction Grup dan PT Wijaya Karya (Wika). Empat tahun sudah waktu yang dihabiskan membangun 11 kilometer jalan tol menggunakan pinjaman dana Tiongkok.

Namun proyek senilai Rp848 miliar ini pun tidak kunjung kelar.

“Mosok mengerjakan jalan 11 kilometer lebih lama dibanding jalan 60 kilometer,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono saat meninjau jalan tol Seksi V di Balikpapan, Jumat (6/12/2019).

Pengerjaan jalan tol ini memang tidak mulus. Kondisi tol masih selang-seling antara jalan beton dan tanah liat berpasir.

Beberapa kali badan jalan terputus dan memaksa pengendara menempuh jalan memutar. Selama 20 menit perjalanan setidaknya ada enam titik yang jadi kendala jalan tol Seksi V.

Setali tiga uang, kondisi serupa juga dialami jalan tol Seksi I jalan baru rute kilometer 13 Balikpapan-Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) sepanjang 22 kilometer. Hanya bedanya, Pemprov Kaltim bertanggung jawab pengerjaan jalan tol ini.

Kedua seksi jalan ini mengalami masalah sama, kesalahan teknik desain hingga berlarutnya proses pembebasan lahan. Kontraktor Tiongkok enggan menggarap area yang belum jelas kepemilikannya.

Kementerian PUPR akhirnya berjanji mendesain ulang kawasan yang labil tanahnya. Prosesnya bersamaan kepastian pembebasan lahan warga.

“Tim ahli kami akan mendesain ulang beberapa masalah sehingga nanti dilaksanakan kontraktor,” ucap Basuki.

Di sisi lain, Basuki pun menuntut kontraktor mempercepat pembangunan jalan tol sesuai desain baru. Menteri Basuki mengultimatum kontraktor untuk menyelesaikan pembangunan tol dalam jangka waktu empat bulan ke depan.

Simak video pilihan berikut ini:

2 dari 3 halaman

Ancaman Menteri Basuki Jika Kontraktor Terus Molor

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau tol Seksi V di Balikpapan. (Foto: Liputan6.com/Abelda Gunawan)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau tol Seksi V di Balikpapan. (Foto: Liputan6.com/Abelda Gunawan)

“Kalau tidak mampu, out saja, digantikan yang lain,” katanya kepada perwakilan Beijing Urban Construction Group Wang Weimin.

Agar prosesnya lancar, pemerintah sudah menyiapkan dana tambahan proyek jalan tol Seksi V. Seperti diketahui, proyek jalan tol Seksi V memperoleh pinjaman Tiongkok sebesar Rp848 miliar. Kalau pun dana itu kurang masih bisa ditambal mempergunakan kas negara.

“Loan dari Tiongkok masih tersisa Rp 56 miliar untuk menyelesaikan kekurangan. Kalau kurang bisa mempergunakan APBN, tapi jangan terlalu besar agar tidak membebani tarif tol nantinya,” dia menegaskan.

Rencananya, jalur tol ini hanya akan bertarif di bawah Rp1.000 per kilometer. Basuki memastikan pemerintah masih berkomitmen dengan rencana itu.

Lantaran kendala itu, pemerintah hanya meluncurkan sebagian jalan tol Balikpapan-Samarinda, yakni tiga ruas jalan tol sepanjang 66 kilometer, meliputi Seksi II, III, dan IV.

Jalan tol ini seluruhnya dibangun PT Jasa Marga, rute Samboja-Muara Jawa, Muara Jawa-Palaran, dan Palaran-Jembatan Mahkota II.

“Presiden Joko Widodo nanti meresmikan jalan tol sebelum perayaan Natal tahun ini,” kata Basuki.

Basuki menilai, jalan tol PT Jasa Marga sesuai standar jalan bebas hambatan Indonesia. Ia hanya mengkritik soal pembenahan area pintu masuk jalan tol sepanjang Jembatan Mahkota II Samarinda.

“Masih ada pedagang kaki lima (PKL) dan rumah kumuh harus dibenahi di pintu masuk tol. Nanti akan bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Sedangkan jalan tol Seksi I dan V diharapkan ditargetkan selesai pertengahan 2020 nanti. Diyakini, berfungsinya keseluruhan ruas jalan tol mampu mengurai kemacetan transportasi darat Balikpapan-Samarinda.

“Bisa diresmikan sebelum lebaran 2020 nanti,” ucapnya.

 

3 dari 3 halaman

Target Volume Kendaraan di Tol Kalimantan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau tol Seksi V di Balikpapan. (Foto: Liputan6.com/Abelda Gunawan)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau tol Seksi V di Balikpapan. (Foto: Liputan6.com/Abelda Gunawan)

Jasa Marga memastikan jalan tol Seksi II, III dan IV tuntas terbangun. Jalan tol ini sudah dilengkapi fasilitas rest area, perlengkapan rambu, dan berbagai fasilitas umum lain.

“Persentasi jalan tol ini sudah 99 persen,” kata Direktur PT Jasa Marga Jalan Tol Balikpapan Samarinda, STH Saragih.

Bahkan seterusnya, Jasa Marga juga dipercaya mengelola jalan tol Balikpapan -Samarinda. Perusahaan plat merah ini berpengalaman membangun jalan tol sekaligus pengoperasiannya.

Dalam banyak kasus, pembangunan jalan tol hanya membutuhkan waktu 1,5 hingga dua tahun. Kondisi ini terjadi pada proyek yang memiliki nilai feasibility study ekonomis.

Jalan tol dianggap memiliki nilai ekonomis saat arus pengguna kendaraan mencapai 20 ribu per hari. Pihak investor pun bersedia menanamkan investasi modalnya jangka panjang hingga 20 tahun ke depan.

Persoalannya, tol Balikpapan-Samarinda diprediksi hanya memiliki arus pengguna 10 ribu kendaraan per hari. Ini pula yang menyebabkan investor berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkannya.

"Tanpa ada subsidi dari pemerintah akan sulit membangun proyek ini. Dampak lainnya juga butuh waktu lama menyelesaikannya," ucap Saragih.

Jasa Marga mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam pengelolaannya. Mereka hanya mengharapkan terjadi land development untuk menumbuhkan pengguna jalan.

"Jasa Marga Tol Operation yang mengoperasikan. Bisnis jangka panjang hingga 20 tahun ke depan. Kami hanya berharap terjadi pertumbuhan pengguna jalan," ujarnya.

Pemprov Kaltim dan Jasa Marga nantinya membahas penetapan tarif masuk sesuai kemampuan masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian menetapkan tarif sesuai kesepakatan itu.

"Kami maksimal mematok tarif Rp1.000 per kilometer. Namun kesepakatan tarif nanti juga menunggu keputusan Pemprov Kaltim," Saragih menerangkan.

Lanjutkan Membaca ↓