Ganti Surat Edaran, Ridwan Kamil Teken Kepgub UMK 2020

Liputan6.com, Bandung Menyusul desakan dari berbagai pihak terutama para buruh, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya mengeluarkan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Keputusan tersebut ditandatatangani Ridwan Kamil per 1 Desember 2019. Keluarnya Kepgub ini juga sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos pada 21 November 2019 tentang Pelaksanaan UMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Menurut Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar Eni Rohyani, penetapan Kepgub yang berisi sembilan poin ketetapan ini berisi keberpihakan Pemda Jabar terhadap seluruh eksponen masyarakat, baik terhadap pengusaha maupun pekerja di sektor umum maupun padat karya.

“Pada salah satu poinnya, terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans Provinsi Jabar,” kata Eni, Minggu (1/12/2019).

Dia menyebutkan, UMK dengan besaran yang tercantum pada Kepgub, mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020.

Sebelumnya, seluruh elemen serikat pekerja dan buruh se-Jawa Barat tengah bersiap untuk melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut agar Gubernur Jawa Barat menetapkan UMK 2020 dengan Surat Keputusan, bukan berdasarkan dengan Surat Edaran seperti yang saat ini dilakukan.

Namun sepertinya buruh akan mempertimbangkan rencana aksinya tersebut karena Ridwan Kamil akhirnya mengeluarkan Kepgub tentang UMK 2020.