Mensos Geber Tiga Program Kesejahteraan Sosial di Bali

Mensos kunker di Bali — Kunker Perdana di Bali, Mensos Geber Tiga Program Kesejahteraan Sosial (Liputan6.com/Dewi Divianta)

Liputan6.com, Denpasar Menteri Sosial Juliari P Batubara lakukan kunjungan kerja perdana ke Bali dengan melakukan beberapa kegiatan dalam program-program kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial.

Di antaranya memberikan arahan dalam Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial tahun 2019, memberikan arahan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH), serta menyalurkan alat bantu aksesibilitas sensorik netra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH.

Hal ini dia sampaikan kepada peserta yang terdiri dari pemerintah pusat, Kepala Dinas Sosial provinsi/kabupaten/kota, kepala bidang yang menangani fakir miskin pada Dinas Sosial provinsi/kabupaten/kota, serta Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) provinsi.

Pertama, Mensos ingin memastikan percepatan pelaksanaan bantuan sosial tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik. Keberhasilan program penyaluran bantuan sosial terkait erat dengan peran Dinas Sosial di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Pemda bertugas melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Bank Himpunan Negara (Himbara), Bulog dan pihak perusahaan swasta melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) terhadap semua jenis bantuan sosial," kata Mensos Juliari dalam Penutupan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Tahun 2019 di Harris Hotel Denpasar, Jumat (15/11/2019).

Jika bantuan telah terealisasi, harapan ke depan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat merasakan manfaatnya. Dalam acara itu, Mensos menyerahkan secara simbolis bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Total bantuan senilai Rp118,45 miliar.

Kedua, menyampaikan arahan kepada Pendamping Sosial PKH dalam Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH yang diselenggarakan oleh Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Yogyakarta di 100 Sunset Hotel Denpasar. Mensos menekankan bahwa peran pekerja sosial, penyuluh sosial dan SDM PKH harus ditingkatkan dalam menjalankan fungsi pendampingan sosial kepada keluarga penerima manfaat.

"Adanya peran-peran (SDM PKH) yang lebih optimal dan profesional maka kita optimis bahwa penurunan target pengentasan kemiskinan melalui program PKH dapat tercapai," kata Mensos.

2 dari 2 halaman

Prioritas Rehabilitasi Sosial

SDM PKH saat ini berjumlah 38.154 orang. Mereka memiliki peran meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Kunjungan kerja Mensos diakhiri dengan menyalurkan alat bantu aksesibilitas sensorik netra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) "Mahatmiya" di Tabanan, Bali. Bantuan diberikan kepada 130 Penerima Manfaat (PM) yang terdiri dari 80 PM di Provinsi Bali dan 50 PM di Provinsi NTT berupa 77 HP bicara, 77 jam bicara, 77 tongkat netra dan 3 alat bantu dengar.

Adapun bantuan sosial PKH dan BPNT tahun 2019 yang disalurkan untuk Provinsi Bali senilai Rp439,9 miliar. Bantuan sosial PKH dan BPNT tahap IV tahun 2019 untuk Kabupaten Tabanan senilai Rp24,5 miliar dengan rincian bantuan sosial PKH senilai Rp6,7 miliar untuk 10.314 KPM dan BPNT senilai Rp17,4 miliar untuk 14.639 KPM.

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) “Mahatmiya” Bali merupakan Unit Pelaksana Teknis Direkrorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, melaksanakan tugas pokok untuk memberikan rehabilitasi sosial lanjut bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sensorik netra.

Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan negara di bidang sosial, yang meliputi program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin. Masing-masing program memiliki kegiatan prioritasnya masing-masing.

Dalam progam rehabilitasi sosial, pada tahun 2019, dimulai kegiatan prioritas rehabilitasi sosial tingkat lanjut bagi penyandang disabilitas, termasuk disabilitas sensorik netra. Di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT yang disalurkan secara non tunai bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara atau Himbara yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN.

Turut mendampingi Mensos dalam kunjungan kerja Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Staf Khusus Menteri Sosial, Himbara, Bulog, dan pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Sosial.

Simak video pilihan berikut ini:

vidio.com