Sukses

Curhat Serikat Pekerja Semen di Tengah Ancaman PHK Massal

Larangan impor dari pemerintah menjadi momen bagi pekerja semen Indonesia untuk menolak semen dari negar lain.

Liputan6.com, Cirebon - Bak bola salju, wacana larangan impor tengah bergulir di pemerintahan. Wacana tersebut dianggap sebagai momen bagi para pekerja industri semen Indonesia untuk menolak semen impor.

Para pekerja semen yang tergabung dalam Federasai Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI) meminta, pemerintah berperan aktif agar larangan impor bahan baku juga dilakukan pada industri semen.

"Semuanya akan terkena imbas kalau ada impor termasuk di industri semen. Termasuk yang ada di Cirebon," kata Ketua Umum FSP ISI Kiki Walansyah melalui pesan singkat, Jumat (15/11/2019).

FSP ISI mengungkapkan saat ini industri semen nasional dinilai tengah terpuruk. Keterpurukan industri semen tersebut akan lebih terlihat apabila keran impor semen dan clinker (bahan semen setengah jadi) masih tetap dibuka.

Gencarnya impor semen dan clinker tersebut menyebabkan suplai berlebih. Kiki khawatir, suplai semen dan clinker yang berlebih akan berdampak kepada pekerja.

"Kami sangat khawatir ada PHK massal karena perusahaan memilih impor bahan baku dari luar," kata dia.

Kiki mengaku aspirasi yang dikhawatirkan FSP ISI sudah pernah disampaikan kepada DPR RI. FSP ISI menggelar hearing bersama Komisi VI DPR RI bidang industri, investasi dan persaingan usaha).

Pada pertemuan tersebut, FSP ISI mendorong Komisi VI DPR RI untuk mencabut Permendag Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketentuan impor semen dalam negeri.

"Dampaknya bisa terjadi pengurangan pegawai pabrik jumlahnya sampai 500 orang," ujar dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Harga Semen Jatuh

Menurut dia, keberadaan permen tersebut dinilai menjatuhkan harga semen dalam negeri. Selain berdampak pada PHK massal, moratorium pabrik semen baru akibat kelebihan suplai juga terjadi.

"Over suply hingga 40 juta ton dan kami terus menindaklanjuti ke KPPU tentang Praktek Predatory Pricing yang sudah di ajukan oleh FSP ISI," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan Komisi VI DPR RI Mohammad Haekal mengaku akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kemendagri.

Namun, dia meminta detail serta data laporan akurat terkait apa yang sudah menjadi keluhan dan kekhawatiran serikat pekerja. Komisi VI DPR RI mengaku siap bersama mempertahankan industri semen di Indonesia.

"Kami minta detail sebagai bahan kajian untuk memenangkan usulan tersebut dengan tujuan menyelamatkan industri semen nasional," kata dia.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan akan segera mungkin menggelar raker dengan menteri perdagangan. Salah satu materinya adalah menyampaikan materi hasil audiensi dengan FSP ISI.

"Serta mengundang kembali pelaku usaha industri semen nasional ataupun pabrik semen baru dan serikat pekerja yang tergabung di FSP ISI," ujar Andre.

 

Saksikan video pilihan berikut ini: 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.