Akademisi: KLHK Perlu Kolaborasikan Kearifan Lokal dalam Kelola Hutan

Sawit — Hasil investigasi LBH Banda Aceh menyatakan, land clearing (pembukaan lahan) yang dilakukan PT DPL pada 2017 berlokasi di lahan masyarakat. (Liputan6.com/ Rino Abonita)

Liputan6.com, Palangka Raya - Demi perbaikan lingkungan hidup ke depan, Akademisi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Dr Riban Satia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat mengolaborasikan konsep kearifan lokal dalam pengelolaan hutan.

"Harapan kami dengan dilantiknya bapak Alue Dohong sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup, konsep pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi nilai kehidupan masyarakat lokal dapat dikembangkan menjadi kebijakan nasional," kata Riban seperti dikutip Antara, Sabtu (26/10/2019).

Riban yang juga pernah menjadi Wali Kota Palangka Raya dua periode itu mengatakan, masuknya Alue Dohong sebagai orang pertama Kalimantan Tengah yang masuk kabinet pemerintah memberi warna dan harapan baru dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya bagi Kalteng.

Menurut dia, Alue Dohong yang sebelumnya juga masuk dalam jajaran Badan Restorasi Gambut (BRG) sangat memahami konsep budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selama ini pria yang juga menjadi salah satu dosen di Universitas Negeri Palangka Raya (UPR) itu mampu mengolaborasikan budaya dan kearifan lokal dengan sisi akademik dalam pengelolaan lingkungan. Sehingga ide dan pemikirannya pun diakui oleh pemerintah pusat.

Sehingga, Alue pun dinilai cocok menduduki jabatan Wakil Menteri LHK. Hal itu juga diperkuat dengan pengalaman dan kemampuannya pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini telah dilaksanakan.

"Bagus dan kami bersyukur ada kepercayaan dari Pemerintah Pusat, ketika ada putra daerah khususnya dari Kalteng yang menjadi bagian dari kabinet kerja presiden," kata Riban.

Riban yang juga disebut-sebut salah satu kandidat kuat dalam bursa pemilihan gubernur-wakil gubernur Kalteng 2020 juga menilai masih banyak putra daerah yang memiliki kompetensi untuk duduk di kabinet kerja pemerintah pusat.

"Banyak di UPR dan lembaga lain di Kalteng yang cukup kompeten. Selama ini kami melihat ketika diberikan kesempatan mereka akan memberikan kontribusi yang nyata," kata Riban.