Curhatan Wali Kota Balikpapan soal Pemindahan Ibu Kota Negara

Oleh Abelda Gunawan pada 03 Okt 2019, 13:00 WIB
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

Liputan6.com, Balikpapan - Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), mengklaim tidak dilibatkan dalam pembahasan pemindahan ibu kota negara. Padahal, posisi Balikpapan strategis menjadi penyangga ibu kota baru yang berlokasi di antara dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

"Kami tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pembahasan ibu kota negara," curhat Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Selasa, 1 Oktober 2019.

Rizal mengatakan, Balikpapan kemungkinan menjadi kota penyangga utama keberadaan ibu kota di Kaltim. Sehubungan itu, ia berpendapat, Kota Balikpapan sejak dini harus mempersiapkan infrastruktur agar segaris visi pembangunan ibu kota baru.

Dalam masalah ini, Rizal mencontohkan minimnya komitmen Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengawal pengurusan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Lahan negara di Balikpapan yang terimbas langsung rencana pembangunan ibu kota negara.

Demikian pun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sekaligus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Balikpapan. Konsep pembangunan kota penyangga yang harus menginduk rencana induk (masterplan) ibu kota.

Saat rencana awal kurang matang, Rizal khawatir warga Balikpapan nantinya menanggung dampak negatif ibu kota baru. Ia ragu daya dukung Balikpapan mampu menanggung eksodus urbanisasi sebanyak 1,5 juta jiwa.

"Kami masih kurang pasokan air bersih 600 liter per detik. Sehingga perlu dipikirkan penambahan sumber air sesuai arus urban ibu kota baru," paparnya.

Kota Balikpapan dipastikan menjadi pintu masuk jalur kontruksi pembangunan ibu kota baru. Mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pekerja teknis sepertinya bakal berdomisili di Balikpapan.

"Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengungkapkan Balikpapan menjadi ibu kota sementara menunggu penyelesaian pembangunan," ujar Rizal.

Dalam forum sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta kota/kabupaten penyangga di Kaltim agar bersabar. Apalagi soal ibu kota, menteri satu ini ekstra keras menjaga kerahasiannya.

"Nanti pastinya kota/kabupaten penyangga akan diajak duduk bersama membahas bersama. Kita tidak perlu histeria tidak perlu," ujarnya.

Bahkan, dalam perencanaan Bappenas, Bambang mengungkapkan, Balikpapan bukanlah satu satunya daerah diproyeksikan penyangga ibu kota. Nantinya, terdapat tiga kota lain yang bertumbuh cepat, yaitu Samarinda, Kukar, dan Tenggarong.

"Empat kota ini nantinya menjadi metropolitan terbesar di Kalimantan," paparnya.

Proyeksinya, pertumbuhan ekonomi Kaltim diperkirakan melonjak menjadi 8,9 persen dari sebelumnya 2,7 persen. Pertumbuhan ekonomi terpengaruh proyek konstruksi sekaligus jasa pemerintahan ibu kota total senilai Rp 500 triliun.

 

 

*** Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

2 of 2

Belajar dari Negara Lain

Curhatan Wali Kota Balikpapan soal Pemindahan Ibu Kota Negara
Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro di Balikpapan Kaltim. (Liputan6.com/Abelda Gunawan)

Pertimbangan penunjukkan ibu kota, menurut Bambang, salah satu di antaranya keberadaan dua kota eksisting, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Kota utama di Kaltim yang memiliki kelengkapan sarana infrastruktur memadai.

"Kami juga tidak ingin membangun ibu kota dengan prinsip the middle of no where. Nanti siapa juga yang akan menempati kota baru ini," ujarnya.

Bambang mengatakan, prinsip utama pemindahan ibu kota wajib mempertimbangkan akseptabilitas masyarakat. Dengan kata lain, ibu kota ini harus mampu memaksimalkan fungsinya sebagai pusat pemerintahan negara.

"Jangan sampai nanti kedutaan asing enggan pindah menempati ibu kota baru. Sehingga harus ada fasilitas pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Sektor industri didorong sektor sains dan teknologi," tuturnya.

Selama ini, pemerintah Indonesia sangat hati-hati merealisasikan rencana pemindahan ibu kota. Mereka pun mempelajari pelbagai pengalaman negara lain yang terlebih dahulu memindahkan ibu kota.

"Presiden meminta ibu kota baru menjadi parameter kota modern di Indonesia," tegas Bambang.

Mantan Menteri Keuangan ini mencontohkan kesuksesan Pakistan memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Ibu kota barunya ini berkembang pesat hingga kini berpenduduk 17 juta jiwa.

Demikian pula permasalahan sekaligus kendala negara lain yang kurang sukses melakukan pemindahan. Seperti sudah terjadi di Myanmar maupun Brazil.

"Jalanan ibu kota Myanmar di Naypydaw bahkan sangat sepi, karena tidak ada lalu lintas kendaraan. Sedangkan, ibu kota Brazil di Brasilia terletak di tengah pedalaman Sungai Amazon," ungkap Bambang.

Sementara itu, Rektor Universitas Mulawarman Masjaya meminta pemerintah mengolaborasikan keunggulan masing-masing daerah menyukseskan ibu kota baru. Selain mampu menghemat pengeluaran negara, menurutnya, kota/kabupaten penyangga mampu tumbuh berkembang seiring kemajuan ibu kota.

"Seperti Balikpapan dan dengan industri hotel dan restoran, jangan sampai ada pembangunan sektor sama di ibu kota baru. Samarinda dan Tenggarong dengan keunggulan masing-masing," paparnya.

Pemerintah harus mendengarkan aspirasi muncul disampaikan empat kota penyangga di Kaltim. Seperti kini sudah dilakukan sejumlah kementerian serta lembaga negara dalam merumuskan konsep pembangunan ibu kota.

 

Simak video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓