Menerka Konflik Pilkades Serentak di Garut Tahun Ini

Liputan6.com, Garut - Seiring masuknya momen pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak November mendatang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Garut, Jawa Barat mencatat, puluhan desa berpotensi menyimpan kerawanan konflik cukup tinggi.

"Ada sekitar 35 desa yang masuk kategori rawan konflik pada pelaksanaan pilkades serentak di Garut," ujar Kepala Kesbangpol Garut, Wahyudijaya, Jumat (27/9/2019).

Menurutnya, pesta demokrasi masyarakat desa di Garut terbilang kondusif. Total ada sekitar 125 desa yang menggelar pesta demokrasi tingkat desa.

Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, khusus di beberapa desa, persaingan ketat antar bakal calon dengan basis massa yang cukup kuat, menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

"Tapi tentu kami juga tidak tinggal diam melakukan berbagai upaya (pencegahan)," kata dia.

Untuk meredakan gesekan antarpendukung, lembaganya lebih gencar melakukan sosialisasi, termasuk penyadaran bagi warga. "Tolong jaga kondusivitas mengingat pengaruh mereka cukup besar," pinta dia.

Selain basis massa yang cukup besar dan berdekatan, banyaknya bakal calon yang menjadi pengurus partai politik, mengakibatkan pilkades serentak perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.

"Potensi gesekan bisa terjadi dengan pengerahan massa yang berasal dari ormas bersangkutan," kata dia.

Kemudian persoalan lain yang kerap muncul yakni seputar ijazah persamaan bakal calon yang ikut konstalasi pilkades. "Ini semua harus diantisipasi dari sekarang sehingga bersama dinas dan instansi terkait lain," ujar dia.

Untuk meredakan potensi konflik, anggota DPRD Garut Dadan Wandiansyah, meminta semua menahan diri sebaik mungkin, dan melaksanakan politik yang mendidik bagi masyarakat.

Menurutnya, potensi kerawanan konflik pilkades lebih besar dibanding pilkada dan pilpres sekali pun. "Sebab basis massa dalam pilkades berada di satu lokasi yang sama dengan seluruh calon," kata dia.

Selain itu, untuk menciptakan kondisi yang kondusif, pihaknya meminta adanya peran tokoh masyarakat mencegah terjadinya benturan konflik saat pelaksanaan pilkades berlangsung. "Intinya masyarakat jangan mudah terprovokasi dan lebih dewasa," ujarnya.

Simak video pilihan berikut ini: