Jurus Akhiri Polemik RUU KPK ala Mahfud Md

Liputan6.com, Yogyakarta - Pakar hukum dan tata negara Mahfud Md akhirnya angkat suara soal polemik RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai pimpinan KPK yang menyerahkan mandat ke presiden tidak pas. Sebab, secara hukum komisioner KPK bukanlah mandataris presiden.

"KPK bukan bawahan pemerintahan, meskipun ia berada di lingkaran eksekutif. Secara yuridis mengembalikan mandat bukan berarti KPK kosong," ujarnya di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

Menurut Mahfud Md, polemik ini bisa diakhiri dengan duduk bersama dan berdiskusi. Secara bijak, Presiden perlu memanggil mereka untuk bertukar pendapat. Terlebih, semua orang sebenarnya ingin KPK menjadi lebih kuat. Diskusi dapat mempertemukan konsep yang diinginkan oleh Presiden dengan masyarakat sipil.

Ia mengungkapkan prosedur pembahasan RUU harus melewati dengar pendapat. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 dan 96 UU Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatakan setiap RUU harus dibahas dengan asas keterbukaan.

"Bagaimana menjalankan asas keterbukaan ya dengan public hearing mendengarkan pendapat masyarakat, kunjungan studi ke universitas. Jadi bukan tiba-tiba. Ini negara demokrasi. Menurut UU semua didengarkan," ucapnya.

Mahfud menilai perbaikan prosedur ini yang harus dijalani supaya polemik tidak berkepanjangan. Negara sebagai pengambil keputusan. Apabila terjadi perbedaan pendapat, rakyat harus tunduk dengan pembuat keputusan.

"Tetapi pembuat keputusan juga harus terbuka," tuturnya.

Terkait isi materi RUU KPK, Mahfud Md berpendapat sebagian besar sudah bagus. Ia menganggap wajar jika materi diperdebatkan, tetapi yang diutamakan adalah diskusi.