Kado BJ Habibie untuk Aceh

Liputan6.com, Aceh - Obituarium BJ Habibie berjubelan di media massa setelah Presiden ke-3 Republik Indonesia itu tutup usia pada Rabu sore, 11 September 2019. Profesor Dirgantara, itu menyisakan banyak kenangan di benak orang-orang.

Di Aceh, BJ Habibie dikenang karena beleid yang dilahirkannya semasa menjabat sebagai presiden. Sekalipun cuma menjabat selama 1 tahun 5 bulan, kebijakannya pada masa itu berperan besar dalam menciptakan embrio pengungkapan pelanggaran HAM di Serambi Makkah.

Ketika Soeharto menyatakan mundur dari tampuk kekuasaan, otomatis, tongkat purbawisesa berpindah tangan kepada wakilnya, yakni, BJ Habibie, pada era Habibie inilah, sistem politik yang awalnya tertutup berangsur terbuka.

Langkah Habibie menghapuskan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengontrol pers terbilang berani. Apa yang dilakukannya, itu menjadi pintu masuk bagi kebebasan pers di Indonesia.

Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disahkan oleh Habibie pada 23 September 1999. Sejak hari itu, atmosfer kebebasan pers mulai terasa di Indonesia.

Tidak heran jika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat berharap Presiden dan komunitas pers di Indonesia menganugerahkan 'Bapak Kemerdekaan Pers RI' kepadanya.

Seperti yang telah disinggung, Bapak Teknologi ini juga mengambil langkah yang berimbas pada perubahan radikal dalam pengungkapan dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh. Pada 7 Agustus 1998, Habibie menyatakan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang sudah berlangsung sejak 1989 berakhir.

"Habibie, salah satu tokoh yang sangat berani untuk menyatakan cabut DOM Aceh," ucap Aktivis KontraS Aceh, Hendra Lawhan Saputra, kepada Liputan6.com, Kamis sore (12/9/2019).

Di bawah kepemimpinannya, Jenderal Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menhamkam cum Panglima ABRI, mengakui adanya dampak negatif DOM di Aceh. Wiranto pun meminta maaf atas tindakan prajurit ABRI yang disebutnya tidak patut dan di luar batas ajaran agama.

Mulai saat itu, pasukan nonorganik ditarik secara bertahap dari Aceh. Kendati kekacauan masih terjadi, baik secara insidental maupun karena rekayasa, saat itu, rakyat Aceh mulai terbuka berbicara mengenai penderitaan yang mereka alami.

Sisi gelap pemberlakuan DOM di Aceh sedikit demi sedikit mencuat ke permukaan. Itu semua atas kerja keras lembaga kemanusiaan yang terumbar ke publik lewat ketikan tangan insan pers masa itu.

"Selain itu, dalam upaya mendorong penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh, Habibie juga membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan di Aceh," kata Hendra.