Tukang Bakso yang Mengamuk di Palembang Terancam Dipidana

Liputan6.com, Palembang - Perusakan e-tax atau alat pantau pajak online, yang dilakukan Choiri, adik pemilik warung bakso di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) kini sudah masuk ke ranah hukum.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang Sulaiman Amin mengatakan, pihaknya sudah melaporkan perusakan alat negara yang dilakukan pemilik usaha bakso itu, ke pihak berwajib pada hari Rabu (4/9/2019).

Saat pemasangan e-tax di bulan Agustus 2019, pemilik usaha Bakso Granat Mas Azis ini menolak. BPPD Palembang lalu melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 hingga SP 3 yang ditandatangani Wali Kota (Wako) Palembang.

“Sampai SP 3 yang ditandatangani Wako Palembang juga tidak direspon. Saat dipasang alat langsung dirusaknya. Kami sudah lapor polisi dengan perusakan alat negara,” ujarnya kepada Liputan6.com, Jumat (6/9/2019).

Pemasangan alat e-tax ini berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Bahkan sebelum dipasang, alat e-tax ini disegel langsung oleh KPK.

Dia pun bingung mengapa pemilik usaha bakso di Jalan Inspektur Marzuki Palembang ini, menolak dilakukan sampling dan pemasangan e-tax. Jika pemilik usaha makanan ini merasa dagangannya akan sepi, BPPD Palembang akan segera mencabut e-tax.

“Kalau (jualannya) jadi sepi, kita sampling dan cek. Jika memang sepi, akan kita cabut. Tapi itu alasan mereka saja,” katanya.

Sebelum memasang e-tax di warung Bakso Granat Mas Azis ini, BPPD Palembang sudah meneliti dan usaha ini memang memenuhi syarat sebagai wajib pungut. Salah satu syaratnya yaitu transaksi penjualan dengan omset yang besar.

Dia pun menyayangkan penolakan pemasangan yang dilakukan pemilik usaha bakso di Palembang ini. Terlebih pemilik usaha ini juga membanding-bandingkan dengan usaha lainnya di Palembang yang tidak dipasang e-tax.

“Mereka dipasang alat tidak mau, membandingkan dengan usaha lain. Kalau pengusaha lain, mau disampling dan dipasang alat e-tax. Memang dari awal niat mereka sudah tidak baik,” katanya.