Aktivitas Kantor Gubernur Papua Masih Lumpuh

Rusuh Papua — Sampah di depan Kantor Gubernur Papua, sisa pendemo anarkis yang bertahan semalaman di kantor pemerintahan itu. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Liputan6.com, Jayapura - Kamis, 5 September 2019, tepat satu minggu usai rusuh di Kota Jayapura terjadi. Walaupun aktivitas warga nampak mulai normal, namun aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Gubernur Papua belum berjalan normal.

Bahkan, kebanyakan ASN masih takut untuk beraktivitas. "ASN masih banyak yang trauma. Aktivitas kami (ASN) memang belum normal. Semoga ini segera pulih," kata Sekda Papua, Heri Dosinaen, Kamis (5/9/2019).

Kata Sekda, walaupun ada ASN yang masuk, kebanyakan masih membersihkan ruangannya, karena banyak ruangan di kantor pemerintahan itu dirusak, hingga dijarah oleh pendemo anarkis yang terjadi Kamis, 28 September 2019.

Sekda berharap pemulihan perkantoran di Kantor Gubernur Papua cepat pulih dan pelayanan masyarakat tak boleh terhenti lagi.

Hingga kini, rekonsiliasi Papua terus dilakukan semua pihak. Pemerintah setempat, masyarakat, dan aparat keamanan terus bersama membangun kembali Kota Jayapura yang sempat lumpuh perekonomian dan aktivitas warganya.

2 dari 3 halaman

Stop Aksi Unjuk Rasa Lanjutan

Usai kerusuhan di Kota Jayapura, Pemprov Papua berjanji untuk memberikan kompensasi kepada korban meninggal dunia, termasuk korban yang tempat usahanya atau rumahnya, bahkan kendaraannya dirusak, dijarah hingga dibakar oleh pendemo anarkis.

"Saya belum mendapatkan data resmi yang korban jiwa akibat kejadian ini berapa, tiga atau lebih. Itu yang kelihatan, belum tahu yang tidak kelihatan. Kami akan berikan kompensasi," ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menyebutkan tak ada lagi penggunaan istilah paguyuban nusantara di Papua.

"Kalau paguyuban nusantara hanya untuk Toraja, Jawa, Sulawesi. Lalu, torang (Kami) orang Papua ini orang apa? Kita juga kan orang nusantara. Jadi tak mesti ada sebutan paguyuban nusantara atau apa pun, yang ada hanya warga nusantara," dia meminta.

Ia pun tak ingin ada aksi unjuk rasa lanjutan di Kota Jayapura. Benhur meminta saat ini hal yang harus dilakukan adalah rekonsiliasasi Papua tanah damai dilakukan semua pihak.

"Semua suku harus diundang, baik suku-suku Papua dan semua paguyuban lainnya yang ada di Kota Jayapura dan Papua, untuk melakukan rekonsiliasi Papua tanah damai, untuk memulihkan Tanah Papua baru," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Semua Orang Berhak Hidup di Bumi Cenderawasih

Konser Masyarakat Papua — Seorang wanita berdandan dengan mengenakan hiasan kepala saat konser masyarakat Papua di Jakarta pada kegiatan Car Free Day di Bundaran HI, Minggu (1/9/2019). Acara ini digelar untuk mengenalkan budaya Papua kepada para generasi muda keturunan Papua serta masyarakat luas. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Usai aksi anarkis di Kota Jayapura, Gubernur Papua, Lukas Enembe menjamin hak hidup seluruh warga yang akan tinggal di tanah Papua. Lukas pun meminta semua pihak menjaga Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Cenderawasih.

"Papua itu miniaturnya Indonesia. Ada orang Jawa, Bugis, Batak, semua etnis ada di sini. Kami semua menjamin hak hidup seluruh warga, yang tinggal dan berusaha di wilayah ini," katanya, Kamis (5/9/2019).

Lukas mengajak semua pihak untuk memulihkan Papua dan Kota Jayapura pada umumnya. Ia yakin, jika keamanan di Papua kembali normal, maka perekonomian pun akan kembali tumbuh dengan pesat.

Sebagai kepala pemerintahan di Papua, Lukas berharap aksi anarkis pada tanggal 29 Agustus lalu adalah aksi unjuk rasa terakhir dan tak boleh lagi terjadi di Papua.

"Jagalah persatuan dan kebersamaan di tanah ini. Jangan menimbulkan konflik antara suku, ras dan agama. Papua itu tanah damai untuk semua orang," ujar Lukas.

Simak video pilihan berikut ini:

Merehabilitasi kerusakan fisik pasca rusuh massa di Papua, Gubernur Lukas Enembe bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.