Menebak Titik Pasti Ibu Kota Baru

Oleh Abdul Jalil pada 01 Sep 2019, 07:00 WIB
Siswa SD

Liputan6.com, Penajam = Hanya ada dua petunjuk yang diberikan Presiden Joko Widodo saat konferensi pers pengumuman lokasi ibu kota baru. Petunjuk pertama, berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Petunjuk kedua, bukan berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang merupakan kawasan konservasi.

Berdasarkan peta administrasi kedua kabupaten, hanya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersinggungan garis batas. Selebihanya, wilayah lain Kabupaten Penajam Paser Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat di sisi barat, dan Kabupaten Paser di sisi selatan.

Meski kesannya mudah disimpulkan, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Ghofur Mas’ud enggan menjelaskan detail lokasi ibu kota baru. Tentu saja hal ini dilakukan untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkan di tengah masyarakat.

"Kami telah menyiapkan seluruh luasan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk jadi kawasan ibukota. 3.333 kilometer persegi. Tinggal dikaji saja di mana titiknya, kita siapkan," kata Ghofur.

Soal kesiapan lahan, Ghofur memastikan hampir seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU). HGU ini dikuasai oleh sejumlah perusahaan mulai dari perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan sawit, tambang batubara, hingga perusahaan hulu migas.

Meski banyak pihak yang memprediksi ibukota berada di Kecamatan Sepaku, Ghofur tetap berkilah. Dia menyebut semua tergantung kajian pemerintah pusat. Persepsi banyak pihak soal lokasi persis ibukota, Ghofur menyebut itu sebatas prediksi.

"Prediksi setiap orang berbeda karena relatif. Jadi kita percayakan kepada pemerintah pusat mengenai titik persisnya ibu kota baru. Di PPU tidak ada lahan konservasi. Jadi kita siap seribu persen," katanya.

 

2 of 2

Trik Melawan Spekulan Tanah

penajam
Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Ghofur Mas'ud. (foto: Liputan6.com/abdul jalil)

Bukan tanpa alasan jika Abdul Ghofur Mas’ud enggan menyebut kawasan ibu kota baru secara presisi. Ini tidak lepas dari upaya para spekulan mempermainkan harga tanah. Paska pengumuman kawasan ibukota baru, sejumlah orang mulai berdatangan ke Kecamatan Sepaku untuk membeli tanah.

"Kita sudah siapkan Peraturan Bupati terkait jual beli tanah. Intinya di Perbup itu nanti mengatur jual beli tanah harus sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Jadi harga tidak bisa dipermainkan," kata Ghofur.

Pernyataan tegas dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Dia menegaskan akan memiskinkan para spekulan tanah jika nekad mempermainkan harga.

"Itu lahan milik negara. Silahkan saja dia mau spekulasi kalau tidak mau kerampokan sendiri," tegasnya.

Pilihan Presiden Joko Widodo memilih Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu bagian rencana lokasi ibukota negara yang baru dianggap sangat tepat. Sebab kabupaten ini sangat luas namun penduduknya sedikit.

Berdasarkan data statistik milik Pemerintah Kabupaten Penajam paser Utara, kepadatan penduduk tidak sampai 50 jiwa per kilometer persegi. Selain itu, hampir seluruh lahan berstatus HGU.

"Jadi HGU di situ ada catatan, ketika negara meminta memang bisa diambil. Jadi itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di republik Indonesia. Makanya saya bilang lahan di PPU berapapun yang diminta, insya Allah pasti ada. Karena di sini penduduknya sedikit dan lahannya luas," kata Bupati Penajam Paser Utara Abdul Ghofur Mas’ud.

Maka tak heran jika penunjukan ibukota ini menjadi berkah bagi masyarakat PPU. Banyaknya pendatang akan membuat roda perekonomian semakin menggeliat. Di sisi lain, anggaran pembangunan akan semakin ditingkatkan.

"Karena dalam hukum ekonomi di mana masyakarat itu banyak maka perputaran ekonomi itu pastilah akan besar. Karena kalau penduduknya sedikit perekonomian tidak besar," katanya.

simak video pilihan berikut:

Lanjutkan Membaca ↓