Menyongsong Ibu Kota Baru di Kalimantan

Liputan6.com, Balikpapan - Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) regional Kalimantan di Balikpapan. Rencana pembangunan ini guna mengintegrasikan skala prioritas pembangunan di lima provinsi Kalimatan selama periode 2020-2024 mendatang.

"Provinsi di Kalimantan harus punya skala prioritas program pembangunannya yang di sinergikan selama kurun waktu mendatang," kata Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro di Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu  (21/8/2019).

Sebelum di Balikpapan, Bappenas menggelar agenda RPJMN di tiga pulau besar Indonesia, Jawa-Bali, Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya agenda sama pun digelar di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur dan Sorong Papua.

Agenda di Balikpapan memformulakan program prioritas lima provinsi, yaitu Kaltim, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Bambang menyatakan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan tertinggal dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Seluruh provinsi tergantung komoditas industri sumber daya alam (SDA) mentah sektor tambang dan perkebunan.

"Sehingga saat harga dunia batu bara dan kelapa sawit jatuh, pertumbuhan ekonomi Kalimantan pun ikut terpuruk," paparnya.

Bambang mencontohkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan terus di bawah pertumbuhan nasional 6 persen di 3 tahun terakhir. Hanya Kalteng yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi seperti nasional.

Sehubungan itu, Bambang menilai masyarakat Kalimantan harus mulai melepaskan ketergantungan komoditas industri bahan mentah. Pemerintah daerah pun mendorong pembangunan berbasis hilirisasi SDA.

"Hilirisasi sektor industri Kalimantan harus dilaksanakan, tidak boleh tergantung dengan SDA yang bisa habis. Kalimantan harus mampu menjual iklim investasinya," ujarnya.

Program RJMN sendiri dimaksudkan agar provinsi se-Kalimantan mensinergikan skala prioritas pembangunan. Kerja sama regional Kalimantan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan.

"Seperti contohnya pembangunan jalur trans Kalimantan atau pembangkit listrik tegangan tinggi. Sudah harus dipikirkan pembangunan satu daerah memberikan dampak positif bagi daerah lain. Kita lupakan ego sektoral antar daerah," tegasnya.

Sehingga puncaknya program RJMN linier agenda pemindahan ibu kota negara di Kalimantan. Pemerintah bertekat membangun pusat pemerintahan baru yang lebih modern dan representatif.

"Ibu kota baru nantinya akan menjadi standar pembangunan kota-kota lain di Indonesia," papar Bambang.

"Standarnya bukan Jakarta, di sana standar apa? Soal air saja menjadi masalah besar. Tidak ada sumber air baku sehingga setiap rumah mengebor air tanah. Dampaknya adalah penurunan tanah Jakarta," imbuhnya.

Lantaran itu pula, Bambang sengaja memperkuat RPJMN dengan agenda perumusan proyek besar Kalimantan, yaitu metropolitan Banjarmasin, waduk multiguna, jalan trans Kalimantan, dan PKSN Paloh Aruk – Nunukan.

Agenda pemindahan ibu kota diyakini meningkatkan real GDP nasional 0,1 hingga 0,2 persen. Selain itu, ibu kota baru pun otomatis mendorong penurunan kesenjangan di antara wilayah-wilayah di Indonesia.

"Perdagangan antarpulau, investasi di ibu kota baru dan diversifikasi ekonomi berbagai sektor industri Kalimantan," tutur Bambang.