Tabuhan Kompang Bangkitkan Semangat Pagi Warga Riau di Tengah Kabut Asap

Masyarakat dan aktivis Walhi mendatangi Polda Riau menuntut tindakan tegas terhadap perusahaan pembakar lahan pemicu kabut asap. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Pekanbaru - Hampir satu bulan kabut asap hasil kebakaran hutan dan lahan betah menyelimuti langit sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Keadaan ini diprediksi masih terus berlangsung karena titik panas indikasi kebakaran lahan masih terpantau.

Biang kabut asap, yakni petani yang diduga penyebab kebakaran lahan sudah ditangkap. Jumlahnya mencapai puluhan orang. Satu perusahaan juga terseret hukum karena ratusan hektare lahan konsesinya di Pelalawan ludes terbakar.

Penetapan perusahaan ini belum mampu memuaskan sejumlah elemen pemerhati lingkungan di Riau. Mereka menilai masih ada perusahaan lain diduga ikut menjadi biang kabut asap dan belum diproses Polda Riau.

Hal ini membuat sejumlah perwakilan masyarakat dari berbagai kabupaten bersama aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) berdemonstrasi ke Polda Riau. Aksi dilakukan cukup unik karena massa pendemo memakai baju Melayu.

Demonstrasi pada Rabu siang, 21 Agustus 2019 itu, juga membawa kompang yang selalu digunakan masyarakat Melayu dalam hiburan rakyat. Diiringi tabuhan kompang, mereka lalu menyuarakan agar Kapolda Riau segera menuntaskan proses hukum perusahaan lainnya.

Menurut koordinasi aksi, Ahlul Fadli, ada perwakilan lima kabupaten di Riau mendatangi Polda Riau, yaitu Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Siak. Daerah dimaksud tahun ini menjadi langganan kebakaran lahan.

"Iringan musik kompang ini adalah pertanda bagi pemerintah dan penegakan hukum untuk tidak main-main dengan penegakan hukum, khususnya kasus Karhutla ini," kata Ahlul kepada Liputan6.com.

Massa aksi juga membawa sejumlah spanduk dan kertas yang ditulis nada protes untuk menyatakan kebakaran lahan serta kabut asap di Riau bukan berita bohong. Mereka juga membawa data titik panas yang terpantau satelit ada di konsesi perusahaan.

"Kami, mewakili masyarakat korban kabut asap pembakaran lahan agar Polda Riau komit menyelesaikan kasus Karhutla hingga tuntas," tegas Ahlul.

2 dari 3 halaman

Perusahan Pembakar Lahan

Aktivis Walhi menyerahkan data sebaran titik panas indikasi kebakaran lahan di konsesi perusahaan ke Polda Riau. (Liputan6.com/M Syukur)

Menurut Ahlul, di sejumlah lahan perusahaan yang diusut tahun 2015 dan dihentikan perkaranya masih terpantau titik panas pada tahun ini. Dengan temuan ini, perusahaan dinilai gagal mengelola lahan dengan baik agar tidak terbakar lagi.

"Pemerintah didesak mengaudit perizinan perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan. Kemudian lahan itu dikembalikan ke masyarakat untuk dikelola dengan komunal. Penguasaan ruang kelola harus milik masyarakat, agar lahan terjaga dan lestari," papar Ahlul.

Terkait kedatangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Siti Nurbaya beberapa waktu lalu, Ahlul menyatakan tidak berdampak apa-apa bagi perusahaan. Pasalnya, titik api masih ditemukan di perusahaan di Riau.

Beberapa waktu lalu, sebut Ahlul, Komandan Sub Satgas udara Karhutla Riau Kolonel Pnb Jajang Setiawan, mengatakan ada tiga perusahaan ditegur.

"Dengan temuan ini sudah bisa jadi landasan Polda Riau untuk memproses korporasi, apa lagi PT WSSI dan JJP sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya," kata Ahlul.

Ahlul menyatakan, penyidikan perusahaan biang kabut asap hasil kebakaran lahan seharusnya lebih progresif karena kepolisian memiliki kewenangan dan data. Bukan malah sebaliknya seperti yang terjadi sekarang.

"Gakkum di Riau lemah dalam menindak pelaku atau korporasi. Laporan dari Walhi Riau ke Kapolda ini akan kita pantau perkembangannya. Jika tidak ada progres maka akan ada aksi lanjutan," tegas Ahlul.

3 dari 3 halaman

Perintah Tegas Kapolda

Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo menanyai tersangka pembakar lahan yang ditangkap beberapa waktu lalu. (Liputan6.com/M Syukur)

Sementara Kapolda Riau Inspektur Jenderal Widodo Eko Prihastopo menyatakan tidak ada kompromi kepada pelaku pembakar lahan. Hal ini dibuktikan dengan penanganan 36 kasus Karhutla, di mana satu di antaranya perusahaan.

Terkait kasus Karhutla, Widodo juga memerintah Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Polres jajaran lebih serius lagi. Terutama terhadap daerah yang dinyatakannya tengah krisis Karhutla.

"Seperti di Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Siak, Rokan Hulu, dan Meranti, saya perintahkan serius menangani masalah ini," tegas mantan Wakil Kapolda Jawa Timur ini.

Widodo menyatakan, Karhutla sudah menjadi atensi Kapolri Jenderal Tito untuk dituntaskan karena merugikan masyarakat. Terutama menyangkut kesehatan masyarakat.

Dengan masih berlangsungnya kebakaran lahan, Widodo memastikan jumlah tersangka bakal bertambah, baik perorangan ataupun perusahaan. Dalam waktu dekat akan diumumkan apa saja perusahaan tersebut.

"Sangat berpotensi untuk penambahan jumlah tersangka. Untuk korporasi bisa bertambah satu sampai dua lagi, saya baca permasalahannya, bisa ditingkatkan ke penyidikan," tuturnya.

Simak video pilihan berikut ini:

Aktivitas belajar mengajar dan Bandara kembali lumpuh, Akibat asap kebakaran hutan yang kembali menebal. Buruknya Kualitas udara dan jarak pandang yang berkisar 200 hingga 400 meter, membuat Pemerintah Pekanbaru mengambil tindakan dengan meliburkan s...