Demokrat Bali: Tak Ada Alasan untuk Menggelar KLB

Oleh Dewi Divianta pada 18 Jun 2019, 00:30 WIB
Diperbarui 18 Jun 2019, 09:16 WIB
Demokrat Bali tolak KLB

Liputan6.com, Denpasar Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat ditolak secara tegas oleh DPD Partai Demokrat Bali.

Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta menegaskan jika jajaran pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat di Bali tetap kompak dan solid berada di barisan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyo (SBY).

"Kami kompak, solid ke SBY. Soal ada wacana KLB itu aspirasi beberapa orang. Wajar saja dinamika. Tapi kami di Bali 100 persen di Bali menolak usul diselenggarakannya KLB," kata Mudarta di Denpasar, Senin (17/6/2019).

Demokrat Bali, Mudarta melanjutkan, tetap berpegangan kepada mekanisme normal untuk proses pergantian kepemimpinan di internal partai. "Kami memilih kongres normal saja pada Mei 2020," tegasnya.

Di mata Mudarta, tak ada alasan apapun yang bisa dijadikan pedoman untuk menggelar KLB. Sebaliknya, Mudarta merasa bersyukur meski SBY saat Pemilu 2019 disibukkan mengurus istrinya yang tengah sakit di Singapura, Partai Demokrat tetap dapat lolos parliamentary treshold.

"Tidak ada alasan mendasar untuk menggelar KLB. Tidak ada legitimasi untuk menggelar KLB sesuai AD/ART. Justru kami beryukur di sela kesibukan SBY mendampingi Ibu Ani, kami bisa lolos. Padahal dalam berbagai survei Partai Demokrat diperkirakan memperoleh 4-5 persen. Itu luar biasa karena faktor SBY," papar Mudarta.

Menurut dia, KLB merupakan kongres ketika terjadi peristiwa luar biasa di dalam tubuh partai. Sementara saat ini, Mudarta tak melihat ada hal luas biasa di internal partai yang bisa dijadikan dasar menggelar KLB.

"Pergantian kursi organisasi harus normal. Tahun 2012 kita KLB karena Anas Urbaningrum sebagai ketua umum ditangkap KPK. Itu ada kejadian luar biasa. Sekarang tidak ada," ujar Mudarta.