3 Rekomendasi Muhammadiyah untuk Menangkal Radikalisme

Oleh Switzy Sabandar pada 06 Jun 2019, 03:00 WIB
Haedar Nashir

Liputan6.com, Yogyakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir membagikan tiga saran strategis yang bisa diterapkan untuk menangkal radikalisme yang masih bermunculan di tanah air. Hal itu dilontarkannya untuk merespons peristiwa bom Kartasura beberapa hari lalu.

"Kami prihatin masih ada bom dan berharap hal seperti ini tidak terulang, oleh karena itu penting untuk dilakukan beberapa hal," ujar Haedar seusai acara syawalan di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (5/6/2019).

Pertama, penegak hukum atau kepolisian harus menegakkan hukum seadil-adilnya dan transparan. Menurut Haedar, pelaku teror perlu digiring ke pengadilan supaya akar persoalan bisa terungkap.

"Kalau dulu ditembak dan mati, sekarang pendekatannya lebih soft tetapi tetap di jalur hukum," ucapnya.

Ia menilai dengan membawa kasus itu ke pengadilan, maka motif pelaku serta jaringan di belakangnya bisa diketahui dengan jelas.

Kedua, pemerintah harus mulai punya strategi yang lebih progresif dalam memecahkan masalah kesenjangan. Berbagai macam kekerasan tumbuh dalam situasi yang antagonis, terutama kesenjangan sosial.

Haedar mengungkapkan tak jarang orang menjadikan itu sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan anarkistis. Oleh karena itu, persoalan kesenjangan sosial harus diperhatikan dan diatasi.

Ketiga, masyarakat harus punya strategi kebudayaan, yakni menjadikan gotong-royong dan kebersamaan untuk menciptakan situasi sosial yang kondusif dan ada zona tidak toleran terhadap berbagai kekerasan.

"Kekerasan bisa tumbuh dalam konteks aktualisasi massa, kalau dulu ada gerakan petani radikal, kalau sekarang politik radikal," ucapnya.

Haedar berpendapat radikalisme politik muncul karena masyarakat marah, sehingga harus ada banyak ruang sosial yang diciptakan bersama.