Wali Murid di Kota Malang Kompak Protes Peta Koordinat PPDB Sistem Zonasi

Liputan6.com, Malang - Tri Siswati dan puluhan wali murid berdatangan ke gedung DPRD Kota Malang. Mayoritas di antara mereka tidak saling kenal satu dengan lainnya. Tapi tujuannya sama, memprotes Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB sistem zonasi tingkat SMP.

Semula masing-masing datang ke sekolah usai pengumuman PPDB sistem zonasi, anaknya dinyatakan tak lolos. Mereka diarahkan ke Dinas Pendidikan. Di sinilah puluhan wali murid itu bertemu. Karena respon tak memuaskan, mereka kompak bergerak ke kantor Wali Kota Malang.

Merasa tetap menemui jalan buntu, wali murid yang didominasi ibu – ibu itu bergeser ke gedung wakil rakyat. Mengadukan sistem zonasi yang dinilai merugikan. Sebab banyak di antara mereka yakin jarak rumah dekat dengan sekolah tapi tetap gagal lolos PPDB.

“Ini kami semua bertemu di kantor dinas. Dari pagi sampai sore ini seperti dipingpong terus, tidak ada alasan yang jelas,” kata Tri Siswati di DPRD Kota Malang, Kamis, 23 Mei 2019.

Tri tinggal di Kacuk, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun. Anaknya daftar ke SMP Negeri 12 yang masuk zona VII. Di zona ini juga ada SMP Negeri 15 dan 17. Ia yakin jarak tempuh dari rumah menuju sekolah lewat jalan kecil bisa kurang dari 1 kilometer.

Tapi panitia PPBD berpendapat rumah dan sekolah radius lebih dari 1,2 kilometer. Dampaknya, gagal lolos karena jarak rumah dengan sekolah tersebut terlalu jauh. Lebih kecewa lagi informasi itu didapat tepat saat pengumuman.

“Itu pakai peta yang melalui jalan ruas utama. Padahal jarak sebenarnya bisa dipangkas lewat jalan kecil,” keluh Tri.

Agus Sunaryo, warga Simpang Tambora, Karangbesuki menyebut titik koordinat yang ditentukan panitia PPBD sistem zonasi memanfaatkan aplikasi peta google kerap tidak akurat. Selisih beberapa meter saja, membuat calon siswa gagal masuk SMP yang dituju.

“Lha coba cek saja pakai jasa layanan daring, kan biasa meleset titiknya. Makanya titik koordinat di PPDB ini harus dievaluasi,” kata Agus.