Forum Akademisi Kampus Priangan Timur Tolak Aksi Massa 22 Mei

Oleh Jayadi Supriadin pada 21 Mei 2019, 22:00 WIB
Diperbarui 21 Mei 2019, 22:00 WIB
Forum Komunikasi Akademisi se Priangan Timur sepekat menolak rencana aksi People Power pada 22 Mei mendatang

Liputan6.com, Garut - Penolakan people power atau pengerahan massa pada 22 Mei mendatang terus meluas. Setelah dunia pesantren, kali ini kalangan akademisi kampus se-Jawa Barat bagian selatan atau Priangan Timur, ikut bersuara memberikan penolakan.

Rektor Universitas Garut (Uniga) Abdusy Syakur Amin mengatakan, saat ini situasi dan kondisi masyarakat dalam keadaan kondusif setelah pemilu 17 April lalu, sehingga tidak diperlukan upaya people power.

“Jangan melangkahi hak Undang-undang,  semua ketidaksesuaian ada prosedurnya yang bisa ditempuh,” ujarnya selepas menghadiri upacara Hari Kebangkitan Nasional, Senin (20/5/2019).

Menurutnya, pelaksanaan rekapitulasi suuara yang dilakukan penyelenggara pemilu mulai TPS,  KPPS, Kecamatan, KPU Kota Kabupaten, Provinsi hingga pusat berlangsung lancar dan aman. “Jadi ngapain lagi harus people power tidak perlu itu,” ujarnya mengingatkan.

Apalagi ujar dia, saat ini masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tengah khusuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. “Kasian nanti jika ada apa-apa, apalagi mau lebaran,” ujar dia.

Tantangan terbesar saat ini ujar dia bukan lagi persoalan ideologi dan kepentingan politik semata, namun ancaman nyata perang dagang global antara Amerika Serikat dan Cina.

“Itu dampaknya jelas yakni ancaman PHK massal secara besar-besaran, dan secara makro mengganggu pada ekonomi bangsa, mohon semua pihak menahan diri,” pinta dia. 

Sebelumnya Forum Komunikasi Akademisi se Priangan Timur sepekat menolak rencana aksi 22 Mei. Mereka meminta agar seluruh masyarakat tetap tenang, dan menghormati keputusan yang akan dibacakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Forum Komunikasi Akademisi tersebut terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri Siliwangi (Unsil), Universitas Perjuangan (Unper), Universitas Garut (Uniga), Universitas Muhamadiyah (Umtas), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama (STAINU), Universitas Galuh (Unigal) Universitas Padjadjaran Pangandaran (Unpad) dan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) serta sekolah tinggi lainnya yang ada di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat bagian selatan.

 

2 dari 2 halaman

Forum Rektor se Priangan Timur Tolak People Power

Gabungan aparat TNI-Polri melakukan pengecekan keamanan menjelang pelaksanaan pemilu 17 April lalu di Garut
Gabungan aparat TNI-Polri melakukan pengecekan keamanan menjelang pelaksanaan pemilu 17 April lalu di Garut (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Ketua Forum Komunikasi Akademisi Tasikmalaya Nana Suryana mengatakan, rencana people power dalam jumlah besar untuk melegitimasi hasil pemilu 22 Mei, menunjukan kondisi kurang bagus saat ini.

Namun hal itu jangan sampai mengganggu kondusifitas masyarakat. “Jelas tidak etis,” ujarnya, Sabtu lalu.

Menurutnya situasi masyarakat saat ini terbilang kondusif, sehingga tidak diperlukan upaya people power oleh sekelompok masyarakat. “Kami mengajak semuanya kembali bersatu dan tidak perlu ikut rencana aksi tersebut,” kata dia.

Ada tujuh poin kesempakan yang dihasilkan forum Komunikasi Akademisi se Priangan Timur, yakni :

Pertama, mengajak semua elemen bangsa untuk memberikan kesempatan kepada KPU untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaiamana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, mengimbau kepada lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugas secara, jujur adil, profesional, independen, transparan, serta bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangan.

Ketiga, mengajak elit politik dan seluruh elemen bangsa untuk menjaga kondusifitas sosial politik agar tercipta suasana damai, teduh, sejuk, dan harmonis. Dan tidak menimbulkan kegaduhan yang akan berdampak pada situasi ekonomi yang dapat merugikan masyarakat.

Keempat, jika ada permasalahan mengenai penetapan hasil pemilu, agar diselesaikan melalui mekanisme yang sah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Kelima, mengajak seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi oleh sikap dan perilaku para elit politik yang saling serang saling ejek, saling fitnah.

Keenam, mengajak para elit politik untuk menjaga silaturahmi, maraut kembali jalinan komunikasi serta menyikapi proses pemilu secara arif dan bijaksana.

Ketujuh, mengajak seluruh masyarakat jangan sampai terkotak-kotak karena berbeda pilihan.

“Kami juga mengimbau agar mahasiswa tidak terlibat dan jika mereka berkeberatan dengan adanya hasil pemilu dianjurkan lebih memilih cara yang lebih bijak melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi,” pinta dia.

Lanjutkan Membaca ↓