MUI Garut Fatwakan Haram People Power Dengan Tujuan Makar

Para Ulama, Habis dan Pimpinan Pondok pesantren di Garut sepakat untuk menolak people power yang berpotensi merongrong pemerintahan yang sah (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut, Jawa Barat memfatwakan haram rencana people power (pengerahan massa), dengan tujuan makar untuk mengganti pemerintahan yang sah.

“Jangan melakukan hal yang inkonstitusional apalagi tujuannya untuk hal bathil,” ujar Ketua MUI Garut KH Sirojul Munir, selepas acara Multaqo Ulama, Habib, Pimpinan Pondok Pesantren dan Cendekiawan Muslim Kabupaten Garut, Senin (13/5/2019).

Menurutnya, pengerasahan massa dengan tujuan merusak atau makar dilarang menurut syariat agama, apalagi upaya itu diboncengi kepentingan ditujukan untuk mendongkel pemerintahan yang sah.

Ceng Munir panggilan akrab Sirojul mengatakan, persoalan pemilu sudah selesai dan telah berjalan dengan lancar sesuai Undang-undang yang berlaku.

Bahkan dalam prakteknya, masyarakat telah berpartisipasi dengan baik dengan memberikan pilihannya pada 17 April lalu, sehingga mampu menghasilkan pemimpin bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan.

“Jangan ikut-ikut ke Jakarta, yang jadi petani ya ke kebun saja jadi petani yang baik, yang pedagang ya berdagang saja dan lainnya,” papar dia.

Munir menilai, adanya upaya people power hanya dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, yang tidak puas terhadap hasil pilihan pemilihan umum (pemilu) menurut versi mereka.

“Apakah ketidak puasan ini karena apa, menurut kami justru tidak ada, serahkan saja ke KPU dan jangan melakukan hal yang inkonstitusional,” ujarnya kembali mengingatkan.

2 dari 2 halaman

Intruksi Bagi Nahdiyin

Kesepakatan bersama dengan seluruh perwakilan ormas islam di Garut untuk tidak mengikuti people power ke Jakarta 22 Mei mendatang (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Hal senada disampaikan Ketua Rois Syuriyah NU Garut, KH Amin Muhyiddin Maulani. Menurutnya persoalan pemilu sudah selesai dan berlangsung dengan lancar. “Kalaupun ada ketidaksesuain jangan sampah menimbulkan kerusuhan dan memancing masyarakat,” kata dia mengingatkan.

Menurutnya, pelaksanaan sebuah pesta demokrasi merupakan jalan ihtiar rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin bangsa, sehingga wajar adanya pihak yang menang dan kalah. “Namun tetap kesatuan NKRI Harga mati, jangan sampai mengusik ketentraman bangsa Indonesia,” kata dia.

Untuk itu, mendekati momen 22 Mei mendatang atau saat diumumkannya pemenang Pilpres 2019 oleh KPU, lembaganya menghimbau seluruh warga muslim terutama nahdiyin untuk tetap di daerahnya masing-masing, tanpa ikut hasutan people power. “Kita ikut saja intruksi PBNU, diam ya diam,” ujar dia menegaskan.

Bahkan jika ada nahdiyin yang sengaja berangkat, lembaganya tak segan untuk mengingatkan dan mengajak untuk mengurungkan rencana tersebut.

“Sudah diam saja, ngapain melaksanakan hal yang tidak ada gunanya, ingat NKRI harga mati,” kata dia kembali mengulang peringatannya.